Alasan Pemerintah Pangkas Bandara Nasional RI jadi 15 dan Landasan Kebijakannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut alasan pemerintah melakukan pemangkasa jumlah bandara nasional yang kini resmi jadi 15 saja di Republik Indonesia.

Pemerintah berencana memangkas bandara (aiport) internasional di Indonesia menjadi 15 saja.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pembukaan 15 bandara internasional itu sudah disepakati dalam rapat terbatas bersama.

Adapun rapat bersama tersebut melibatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menparekraf Sandiaga Uno pada Senin 30 Januari 2023.

"Di situ ada kesepakatan, silakan Pak Menhub kita akan membuka international airport 14-15 saja," ujar Erick di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu 1 Februari 2023.

• Fakta Harga Tiket Pesawat Lebih Murah dari Harga Tiket Kereta yang Bikin Heboh Warganet

Erick menyebutkan, kesepakatan itu dilakukan untuk mendukung peningkatan wisata dalam negeri.

Utamanya, agar masyarakat lokal mau berlibur di tempat-tempat wisata dalam negeri.

Sehingga, konektivitas penerbangan lokal akan diperbaiki.

Selain itu, Erick mengatakan, pemangkasan jumlah bandara internasional di Indonesia juga bertujuan mengurangi WNI yang berlibur ke luar negeri.

"Yang kita tidak mau kan membuka airport sebesar-besarnya lebih banyak orang Indonesia yang ke luar negeri daripada yang di dalam negeri," ungkap Erick.

"Padahal kalau kita lihat pariwisata itu 70 persen lokal, 30 persen asing."

"Kenapa Pak Sandi (Menparekraf Sandiaga Uno) juga sekarang mendorong percepatan pariwisata bisa mulai recover," lanjutnya.

Erick menjelaskan, nantinya BUMN akan mendukung wisata nasional dengan 140 pesawat.

Di antaranya dari Pelita Air, Citilink dan Garuda Indonesia.

Dia pun menegaskan tak ingin mengulangi kesalahan maskapai Garuda Indonesia yang sebelumnya lebih mementingkan penebangan internasional.

• Cara Cepat Cek Status Penerbangan Pesawat dengan iPhone via iMessage

"Kesalahan garuda dulu lebih memikirkan internasional, gaya-gayaan, sewa pesawat mahal, recovery-nya 120 persen masih ada yang duduk di pesawat baru bisa break event," kata Erick.

"Ini tak boleh terjadi lagi." tuturnya

"Artinya kita fokus ke domestik Citilink, Pelita, Garuda tetapi yang internasional ada," umbuhnya.

Dia menambahkan, untuk bandara yang ada di daerah dan tidak termasuk dalam 15 bandara internasional yang dimaksud pemerintah tetap boleh beroperasi.

"Tapi hanya untuk umrah dan haji," kata Erick.

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

(*)