Penghasilan Rp 5 Juta Sebulan Sejak Dulu Sudah Kena Pajak 5 persen

Dengan ini kami tegaskan, untuk gaji 5 juta per bulan (60 juta rupiah setahun) tidak ada skema pemberlakuan pajak baru atau tarif pajak baru.

Editor: Nina Soraya
Dok/DJP
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor memberikan informasi terkait beredar informasi yang menyebutkan bahwa masyarakat dengan gaji Rp 5 juta per bulan dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 5 persen. Dia memastikan bahwa orang atau masyarakat yang masuk dengan kelompok penghasilan Rp 5 juta per bulan sudah dari dulu dikenakakan pajak 5 persen. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beredar informasi yang menyebutkan bahwa masyarakat dengan gaji Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta per tahun dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 5 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor memastikan bahwa orang atau masyarakat yang masuk dengan kelompok penghasilan Rp 5 juta per bulan sudah dari dulu dikenakakan pajak 5 persen.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang kemudian ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan, aturan mengenai lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi disesuaikan agar lebih adil dengan berpihak kepada kelompok masyarakat kecil dan menengah.

Lapisan tarif PPh yang berlaku saat ini menggantikan lapisan tarif yang sudah berlaku sejak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Syarat Pembuatan NPWP di Kantor Pajak

Bisa dijelaskan bahwa terjadi perubahan rentang penghasilan yang kena tarif PPh 5 persen.

Jika semula penghasilan sampai dengan Rp 50 juta setahun dikenai tarif 5 persen, maka sekarang tarif 5 persen dikenakan untuk rentang penghasilan sampai dengan Rp 60 juta setahun.

“Dengan ini kami tegaskan, untuk gaji 5 juta per bulan (60 juta rupiah setahun) tidak ada skema pemberlakuan pajak baru atau tarif pajak baru.

Orang yang masuk kelompok penghasilan ini dari dulu sudah kena pajak dengan tarif 5 persen,” kata Neilmaldrin Noor dalam keterangan tertulis yang dikutip TribunPontianak.co.id, Selasa 3 Januari 2022.

Neilmaldrin Noor juga mengingatkan agar wajib pajak tidak lupa mengurangkan terlebih dahulu penghasilan setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak berubah dari aturan sebelumnya, yakni sebesar Rp 54 juta.

“Jangan lupa untuk memasukkan PTKP dalam penghitungan pajak terutang.

Artinya, penghasilan yang sudah disetahunkan dikurangkan dulu dengan PTKP yang sebesar Rp 54 juta, baru dikalikan tarif 5 persen dan seterusnya,” pungkas Neil.

Ketentuan selengkapnya dapat dilihat di UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi PeraturanPerpajakan dan aturan turunannya di laman https://pajak.go.id/uu-hpp.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved