Nasib PPKM Dicabut atau Lanjut Resmi Diumumkan Oleh Jokowi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nasib kebijakan PPKM di Indonesia apakah tetap dilanjutkan atau berhenti akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Pemerintah belum memutuskan penghentian kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM karena masih menunggu hasil evaluasi.

Hal ini disampaikan Menteri Kooordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mengikuti rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju mengenai PPKM di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 28 Desember 2022.

"Nanti diumumkan sendiri oleh Presiden, nanti 1-2 hari kita evaluasi," kata Airlangga kepada wartawan, Rabu siang.

Airlangga melanjutkan, hasil kajian survei serologi terkait Covid-19 juga baru keluar pada pekan ketiga bulan Januari 2023.

• Syarat Naik Pesawat Tahun Baru 2023 Kini Prokes Makin Ketat saat Kebijakan Pemerintah Cabut PPKM

Oleh sebab itu, ia mengaku belum bisa memastikan kapan pemerintah akan mengumumkan penghentian PPKM.

"Nanti kita tunggu saja, tunggu harinya," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Jokowi membuka kemungkinan bahwa pemerintah akan memberhentikan PPKM di seluruh Indonesia berkaca dari terus melandainya kasus Covid-19 di tanah air.

Jokowi pun meminta anak buahnya untuk segera menyelesaikan kajian mengenai penghentian PPKM supaya kebijakan itu dapat diputuskan dalam waktu dekat.

"Saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya."

"Sehingga bisa saya siapkan Keppres mengenai penghentian PPKM."

"Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini," kata Jokowi baru-baru ini.

Sebelumnya,

Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penanganan pasien Covid-19 di Indonesia akan terus berjalan selama masih ada kasus.

Hal tersebut dikatakan Wiku dalam konferensi pers perkembangan Covid-19 jelang Nataru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 22 Desember 2022.

"Dengan kondisi yang semakin terkendali, di mana kasus Covid-19 yang tetap diiringi dengan meningkatnya sosial ekonomi masyarakat, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan penanganan Covid-19," kata dia.

Wiku menambahkan, PPKM sebenarnya sangat berpengaruh untuk menjaga pengendalian kasus Covid-19 supaya tetap terkendali.

• Jokowi Umumkan Cabut Kebijakan PPKM di Penutupan Tahun 2022

Apabila PPKM dihentikan dan status pandemi turun menjadi endemi, kata Wiku, pemerintah akan melakukan penyesuaian.

Penyesuaian yang dimaksud adalah mementingkan protokol kesehatan (prokes), vaksinasi, surveillance, dan komunikasi publik kepada masyarakat.

Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan sekaligus menjaga herd immunity tetap tinggi.

"Itu menjadi hal utama yang harus diutamakan oleh seluruh lembaga dan masyarakat," sambung Wiku.

Berkaitan dengan kemungkinan penurunan status dari pandemi dan endemi di Indonesia, Wiku juga menyampaikan, perubahan ini membutuhkan kedisiplinan masyarakat.

Mereka diminta untuk menjaga kesehatan secara lebih mandiri supaya transisi dari pandemi ke endemi berjalan lebih baik.

Wiku menambahkan bahwa kepatuhan masyarakat juga menentukan apakah Covid-19 tetap terkendali di Indonesia.

"Meskipun saat ini Indonesia sudah mulai masuk ke dalam situasi endemi, namun kewaspadaan masyarakat secara global di masa ini harus tetap tinggi," jelas Wiku.

"Karena WHO masih belum mencabut status pandemi.

Pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan ke depannya," pungkasnya.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News