Ketua KPU Kota Pontianak Tegaskan Tak Pernah Mendapatkan Intimidasi dari KPU Pusat

Sebab jika dirasa ada intimidasi terkait verifikasi faktual parpol, maka wajib di selidiki dan dibuktikan secara fakta agar tidak menjadi informasi yang bias dan liar di masyarakat.

Pasalnya, jika dari tahapan penetapan calon peserta pemilu telah dinilai cidera, maka akan sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaab masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu di tahap lanjutan. Terutama pada integritas penyelenggara.

“Karena dalam tahapan pemilu yang perlu di garis bawahi adalah bagaimana masyarakat tetap memberi kepercayaan kepada penyelenggara untuk mensukseskan pemilu yang sesuai dengan amanat undang-undang,”tegasnya

Dia menambahkan, jikapun di rasa ada intimidasi, maka yang melaporkan harus membuktikannya dengan jelas termasuk fakta-fakta yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.

Sementara, teruntuk KPU pusat, demi menjaga kepercayaan masyarakat, KPU pusat harus melakukan penyelesaian terkait dengan isu ini secara transparan dan jelas.

Jika merasa isu tersebut tidak benar, KPU pusat harus memberikan penjelasan yang terang dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat di pertanggung jawabkan.

“Dengan penyelesaian yang terbuka dan bukti yang jelas maka kepercayaan publik masih dapat di pertahankan,” katanya.

Dari Kelompok Kerja Rumah Demokrasi Kalbar sendiri mengharapkan, agar setiap tahapan pemilu yang tengah berlangsung.

KPU beserta jajaran harus terus transparan dalam menyelengarakan berbagai hal yang kaitannya dengan pemilu.

Sebab kunci sukses dari pemilu adalah kepercayaan masyarakat terhadap penyelengara pemilu.

“Harapannya dalam setiap tahapan KPU di seluruh jajaran hrus tetap terbuka dalam penyelenggaraannya, jangan menimbulkan potensi-potensi yang dinilai politis oleh publik, kunci dari suksesnya pemilu adalah kepercayaan publik terhadap penyelenggara, membangunnya adalah dengan cara-cara yang transparan dan akuntabel,” tutupnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News