Sutarmidji: Kalau Ada yang Duduki Jabatan dari Beri Duit ke Saya, Berhenti Saya Jadi Gubernur Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan tidak ada satupun jajarannya yang menduduki jabatan kedinasan di lingkungan Pemprov Kalbar dikarenakan memberikan sejumlah uang kepadanya.

Hal itu Ia tegaskan kepada wartawan pasca menghadiri peringatan hari anti korupsi sedunia 2022, yang digelar oleh Inspektorat Provinsi Kalbar, Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu 14 Desember 2022.

"Dalam Hari Anti Korupsi ini saya minta kepada semua Dinas, saya pastikan seluruh pejabat Provinsi siapapun itu, siapapun boleh cari satu aja, tidak pernah menduduki jabatan itu dia keluar duit," ucapnya.

Ia bahkan menjamin, apabila ada yang bisa membuktikan bahwa ada jajarannya yang menduduki jabatan dikarenakan memberikan sejumlah uang kepadanya, Ia akan berhenti menjadi Gubernur.

"Saya pastikan kalau ada satu aja bisa buktikan bahwa dia duduki jabatan itu dari beri duit, berhenti Saya jadi Gubernur," tegas Sutarmidji.

• Indeks Persepsi Korupsi Kalbar Lebih Baik dari Nasional, Gubernur Sutarmidji Targetkan Angka 92

Ia juga memastikan, bahwa tidak ada satupun anggaran yang ia titipkan khusus untuk kepentingan politiknya, atau bahkan kepentingan pribadi dan keluarganya.

"Tidak ada satupun anggaran di Dinas itu yang saya titipkan untuk kepentingan politik saya atau kepentingan saya, anak istri saya, nggak."

"Tidak ada anak, istri, menantu saya yang berurusan dengan proyek, cari aja ada gak saya punya perusahaan, perusahaan mana-mana nggak ada," tegasnya.

Untuk proyek pembangunan infrastruktur kepentingan publik, ia juga memastikan harus dikerjakan oleh perusahaan yang bonafit.

"Saya pastikan satu hal yang mengerjakan untuk proyek kepentingan publik itu harus perusahaan yang bonafit, kan wajar kan, karena ini masalahnya gedung publik, kalau dikerjakan sembarangan, kan repot kita," ucapnya.

Sutarmidji lantas mengingatkan, kepada jajarannya untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan.

"Kalau sudah seperti ini, apalagi alasan Dinas masih melakukan penyimpangan, kecuali memang karakternya sudah seperti itu, Integritasnya sudah tidak bisa lagi diperbaiki mau bilang apa, tapi saya pastikan tidak terjadi," ujarnya.

Ia bahkan tidak segan mencopot para pejabat apabila ada temuan dalam audit BPK, dan termasuk pejabat yang terlambat dan lalai menyampaikan LHKPN-nya.

"Sehingga saya suruh buat, pokoknya kalau audit BPK ada temuan material, saya minta pejabat yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri. Saya serius dan tidak main-main soal ini, tanggung jawab moril harus ada."

"Kemudian, kalau sampai ada yang terlambat apalagi tidak menyampaikan LHKPN, itu juga akan langsung saya copot."