Lokal Populer

Perusahaan Perkebunan Sawit PT Mandala Intan Jaya Disebut Tidak Beraktivitas Sejak Tahun 2019

pihaknya bersama masyarakat sudah meminta kepastian dari pihak perusahaan, dimana sejak 2019 perusahaan itu sama sekali tidak ada aktivitas

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Tri Pandito Wibowo
Kolase
Ilustrasi Perkebunan Sawit, masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Seriang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, merasa geram dengan sikap keseriusan dari perusahaan perkebunan sawit milik PT Mandala Intan Jaya (PT MIJ) yang merupakan masuk dalam Kencana Group, karena hingga saat ini tidak aktivitas penanaman Sawit 

Ada beberapa desa di Lintas Utara, Kabupaten Kapuas Hulu yang menyimpan rasa kecewaan terhadap sejumlah wilayahnya sebagai taman Nasional, di mana tidak ada manfaat berarti kepada masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Seriang, Kecamatan Badau, Fransiskus, di mana jelasnya juga bahwa luas wilayahnya masuk dalam taman Nasional ada sekitar 2.329,39 hektare.

"Jadi sejumlah wilayah Desa Seriang masuk taman Nasional sejak tanggal 1996, dulu hanya masuk wilayah hak adat," ujarnya kepada wartawan, Rabu 7 Desember 2022.

Pada dasarnya kata Kades, pihaknya mendukung semua program pemerintah, akan tetapi masyarakat tidak dilibatkan sehingga lebih banyak menjadi penonton. "Kami berharap Pemda dan Pemerintah Pusat bekerjasama, agar melibatkan masyarakat di sekitar kawasan," ucapnya.

Selain itu juga harapan ke depan, Fransiskus, pada saat penyusunan anggaran, bisa bekerjasama dengan BUMDes di desa, sehingga desa tidak hanya menjadi penonton dan merasa dilibatkan.

"Selama ini pihak taman Nasional belum pernah melakukan pembinaan terhadap masyarakat, dan padahal kami masuk wilayah taman Nasional Danau Sentarum dan Betung Kerihun. Dimana wilayah taman Nasional di desa Seriang dibawa resort Majang," ujarnya.

Kades juga menuturkan, kalau pihaknya pernah melakukan penolakan saat perluasan zona penyangga.

"Jadi selama ini pemerintah ada bantuan BLT dan pihak taman Nasional apa yang diberikan ke masyarakat, karena kami anggap keberadaan kawasan taman Nasional berdampak terhadap status desa itu sendiri," ungkapnya.

Rasa kecewaan juga disampaikan oleh Kepala Desa Menua Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu, Husien, dimana dirinya menjelaskan bahwa saat ini pihak taman Nasional tidak pernah ada lagi melakukan koordinasi program untuk melibatkan masyarakat.

"Padahal hampir lebih separuh Taman Nasional, Hutan Penyangga dan Hutan Lindung masuk di wilayah Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu, dan hampir dua tahun pihak KPH Utara tidak ada program dan koordinasi," ujarnya.

Selain itu juga jelas Husien, pengawasan masuknya TNBK sudah rusak, pengambilan gaharu, hewan liar, tanaman bunga sejenis anggrek.

"Kami anggap pengelolaan Taman Nasional tidak serius," ucapnya.

Menurutnya, dalam penyusunan perencanaan program kerja harusnya menyerap aspirasi masyarakat yang masuk wilayah taman Nasional tersebut.

"Jadi bagaimana masyarakat betul-betul mendapatkan manfaat dengan adanya wilayah taman Nasional," ungkapnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved