Fakta Badai PHK Startup! Dilema Gaji Karyawan hingga Biaya Operasional dan Pemasaran

Sebab berdasarkan temuannya, perusahaan startup tidak menonjolkan gaji karyawan, tetapi lebih menjual nilai perusahaan.

"Jadi kalau ditanya apakah gara-gara gaji ini (kinerja startup jadi) ter-block, bukan sih. Jadi bukan gara-gara startup kasih gaji yang terlalu tinggi, bukan," tegas dia.

• Cegah PHK Kemenaker Minta Pengusaha Kurangi Fasilitas Manajer dan Pembatasan Jam Lembur

Sementara, Praktisi Perbankan Abiwodo mengatakan, masalah PHK masih berkaitan dengan kondisi-kondisi yang terjadi seperti ketegangan politik, pandemi Covid-19, perang, inflasi, kenaikan suku bunga, hingga krisis biaya hidup.

"Sektor teknologi digital juga selama ini mendapat berkah dari pandemi. Tapi, hampir semua startup menyandarkan pertumbuhan perusahaannya dengan arus kas negatif, dan model bisnisnya bergantung kepada dana investor,” kata dia.

Dengan kondisi tersebut, ia bilang, wajar saja bila terjadi pengeluaran modal yang cukup besar untuk operasional, seperti promosi dan pemasaran, untuk meningkatkan pengguna produknya.

“Jika penggunanya banyak, maka nilai bisnisnya meningkat. Nilai sahamnya pun bisa terkerek naik. Pengeluaran besar-besaran untuk promosi dan pemasaran inilah yang sering disebut-sebut 'bakar duit'.

Termasuk berlomba membangun kantor yang keren, membuat mereka yang bekerja di startup digital dijamin betah, bergengsi, plus gaji yang rata-rata menggiurkan,” imbuh dia.

Namun yang menjadi masalah utamanya adalah ketidakpastian global dan naiknya suku bunga berdampak pada perlambatan ekonomi dan lesunya investasi.

Hal ini membuat para investor harus menjaga ketahanan modalnya.

“Banyak investor bahkan menarik dan menyimpan modalnya. Alhasil, startup digital mau tidak mau harus merevisi model bisnisnya,” tegas dia.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, dampak yang berpotensi terjadi akibat PHK misalnya tingkat pengangguran hingga kemiskinan.

“Fokus Ombudsman adalah dampak dari PHK massal yang belakangan terjadi, ini erat kaitannya dengan problem pengangguran, kemiskinan, dan perlindungan bagi mereka yang terkena PHK,” kata Robert secara virtual, Kamis 1 Desember 2022.

Robert bilang, pihaknya berupaya untuk memastikan dampak PHK tersebut, seperti jaminan yang diberikan pasca PHK.

Ia juga mengimbau agar pihak yang berwenang seperti Kementerian Ketenagakerjaan bisa memastikan perluasan kesempatan kerja bagi korban PHK tersebut.

“Kemenaker punya kewenangan, dan pemerintah harus memastikan perluasan kesemaptan kerja tercipta, bukan malah pengurangan.

Kemudian, jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan di pemerintah daerah dan provinsi yang juga harus tepat,” pungkas dia.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News