UMP Kalbar 2023

BREAKING NEWS - Gubernur Sutarmidji Tetapkan UMP Kalbar 2023 Rp 2.608.601,75

“Sebelumnya UMP Kalbar untuk tahun 2022 sebesar Rp 2.434.328,19, dan berarti untuk tahun 2023 UMP Kalbar naik sebesar 7,2 persen dari UMP Kalbar tahun

Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Tribunpontianak/Tri Pandito Wibowo
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji saat memberikan kata sambutan pada kegiatan tanam pohon oleh Menteri Ekonomi Empat Negara BIMP EAGA di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pada Sabtu 26 November 2022 siang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji telah mengeluarkan SK Gubernur nomor 1359/Nakertrans/2022 tentang UMP Kalbar 2023 yang ditandatangani pada 28 November 2022.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Harisson menjelaskan adapun besaran Upah Minimun Provinsi (UMP) Kalbar tahun 2023 yang telah ditetapkan pads SK tersebut sebesar Rp2.608.601,75.

UMP Kalbar tahun 2023 ini akan berlaku mulai 1 Januari tahun 2023. Kabar gembiranya bahwa diketahui besaran UMP Kalbar tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 7,2 persen dibandingkan dengan UMP Kalbar tahun 2022.

“Sebelumnya UMP Kalbar untuk tahun 2022 sebesar Rp 2.434.328,19, dan berarti untuk tahun 2023 UMP Kalbar naik sebesar 7,2 persen dari UMP Kalbar tahun 2022,”ujar Harisson, Senin 28 November 2022.

Warga Berharap Adanya Kenaikan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023

Harisson mengatakan SK yang dikeluarkan Gubernur Kalbar sudah sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan Upah Minimum tahun 2023 yang dikeluarkan pada 16 November 2022 lalu.

Rumus Baru Hitung UMP dan UMK 2023 Sesuai Ketetapan Upah Minimum Maksimal 10 Persen

SK ini juga berdasarkan kesepakatan hasil rapat yang diadakan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kalbar tentang besaran UMP Provinsi Kalbar tahun 2023. Kemudian hasil dari rapat tersebut lah yang kemudiab diusulkan kepada Gubernur Kalbar untuk di SK kan.

“Jadi SK UMP Kalbar tahun 2023 sudah berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2022 dan berdasarkan kesepakatan dari Dewan Pengupahan Provinsi Kalbar. Dimana mereka telah mengadakan rapat sebelumnya, dan hasil rapatnya diusulkan kepada Gubernur untuk diSK kan,”pungkas Harisson. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved