Hadir di Triponcast Bahas Isu Politik, Ini Pesan Ketua Fraksi PKS DPR Untuk Kader di Kalbar
Mulai dari pembahasan soal pemberian gelar yang diberikan oleh Kesultanan Pontianak kepada Dr Salim, kemudian seputar politik sampai dengan tujuan uta
Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Faiz Iqbal Maulid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sambangi kantor Tribun Pontianak, Ketua Majelis Syuro PKS, Dr Salim Segaf Al Jufri yang diwakili oleh ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, membahas berbagai isu terkini soal politik dalam acara Tripon Cast bertajuk “Dr Salim Menyapa Kalbar” yang dipandu oleh Pempimpin Redaksi (Pemred) Tribun Pontianak, Safruddin, Senin 21 November 2022.
Mulai dari pembahasan soal pemberian gelar yang diberikan oleh Kesultanan Pontianak kepada Dr Salim, kemudian seputar politik sampai dengan tujuan utama diselenggarakannya agenda “Dr Salim Menyapa Indonesia” (keliling nusantara).
Menurut penuturan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, pemberian gelar oleh Kesultanan Pontianak, merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa bagi keluarga besar partai PKS.
Pemberian gelar ini, kata dia, merupakan gelar kelima yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara.
“Artinya buat kami ini adalah suatu anugrah dan penghargaan yang sangat mahal,” ujarnya.
• Ketua Majelis Syuro PKS Dianugerahi Gelar Mas Pangeran Abdi Wangsa Dari Kesultanan Pontianak
• Dr Salim Menyapa Indonesia Punya Misi Perkokoh Persatuan dan Kesatuan
Saat disinggung soal program Dr Salim menyapa Indonesia, Jazuli menjelaskan bahwa program tersebut rencananya akan terus berlanjut, agar seluruh nusantara dapat dikunjungi oleh Dr Salim.
Pasalnya, dalam program tersebut ada pesan yang ingin partai PKS berikan kepada masyarakat Indonesia, yakni mengkokohkan nilai-nilai kebangsaan.
Selain itu, dalam program tersebut PKS ingin menunjukan bentuk tanggung jawab sebuah partai dalam menjaga kokohnya persatuan dan kesatuan di Indonesia.
Dia mencontohkan satu peran yang sudah PKS lakukan untuk mengkokohkan nilai kebangsaan, khususnya bagi anak bangsa di nusantara. Yakni, PKS paling getol menyuarakan terkait revisi undang-undang pemilu tentang Presidential Threshold.
Menurutnya, perubahan terkait ambang batas pencalonan presiden memang mesti dilakukan. Hal tersebut guna memberikan ruang bagi anak bangsa agar dapat mengikuti kontestasi politik.
“Kalau presidential threshold itu selalu tinggi 20 persen kursi 25 persen suara, maka potensi kanidat yang tampil dari putra putri bangsa itu semakin kecil. Karena terlalu tingginya presidential threshold,” ungkapnya.
Dikatakan, seandainya undang-undang tersebut berhasil direvisi, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak bangsa yang memiliki potensi, punya peluang besar untuk menjadi calon presiden.
• Triponcast Bahas Isu Politik Bertajuk “Dr Salim Menyapa Kalbar”
Kemudian, dengan adanya peluang anak bangsa maju menjadi calon presiden, potensi terjadinya perpecahan di tengah masyarakat akan berkurang.
“Itu masih berlaku 20 persen kursi dan 25 suara, akhirnya potensi keterbelahan itu masih akan tetap terbuka. Kalau calonnya cuma dua akan terjadi (perpecahan). Makanya PKS berharap minimal calon ada tiga (presiden) supaya tidak terjadi keterbelahan,” harapnya.
Menutup bincang-bincang sore hari di Kantor Tribun Pontianak, Jazuli memberikan pesan kepada kader-kader PKS Kalimantan Barat.