Dukung Sutarmidji Kejar Target Infrastruktur, Anggota DPRD Kalbar Minta Percepatan Pembangunan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, beberapa waktu lalu mengungkapkan akan berupaya untuk mengejar target pembangunan infrastruktur di Kalbar sampai dengan akhir masa jabatannya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Fraksi Partai Golkar, Usmandy S, mendukung penuh langkah Gubernur Sutarmidji untuk mengejar target pembangunan infrastruktur tersebut.

“Saya mendukung penuh upaya Gubernur Kalimantan Barat mengejar target pembangunan infrastruktur khususnya jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,” katanya pada Kamis 10 November 2022.

• Sejumlah Wilayah di Kalbar Kembali Banjir, Sutarmidji Minta Benahi Tata Ruang dan Perijinan

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sintang ini mengungkapkan bahwa sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, ditargetkan pada tahun 2023 atau pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sutarmidji, Ria Norsan, jalan provinsi dalam kondisi mantap sebanyak 80 persen. 
 
“Sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD, presentase panjang jalan provinsi kondisi mantap ditargetkan 80% pada tahun 2023 atau akhir periode RPJMD, oleh karena itu perlu keseriusan dari seluruh jajaran Pemerintah Provinsi untuk dapat mencapai target tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota DPRD Dapil Kalbar 7 ini menyampaikan bahwa saat ini kondisi jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di wilayah Kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu memang masih banyak membutuhkan perhatian.

“Untuk jalan yang menjadi kewenangan Pemprov di wilayah Kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu memang sudah setiap tahun dianggarkan, namun saya berharap kedepan ada percepatan pembangunan, karena memang masih banyak yang belum dalam kondisi mantap dan jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” sambungnya.

Usmandy menambahkan, bahwa Pemerintah Provinsi juga perlu melakukan terobosan-terobosan untuk mendapatkan alternatif solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dari sektor swasta.

“Pembangunan infrastruktur memang membutuhkan pembiayaan dan kalau hanya bertumpu pada APBD saja akan sangat sulit untuk mencapai target tersebut, oleh karena itu harus ada terobosan dari Pemprov untuk mencari alternatif pembiayaan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dari sektor swasta" tutupnya.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News