Polda Kalbar Tetapkan 6 Orang Tersangka Dugaan Korupsi BP2TD Mempawah, Kerugian Negara 32 Milyar

Penyelidikan Dugaan Korupsi pembangunan BP2TD Kabupaten Mempawah ini sendiri telah dilakukan oleh Polda Kalbar sejak tahun 2020 lalu.

Penulis: Ferryanto | Editor: Try Juliansyah
net
Ilustrasi korupsi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka atas dugaan korupsi pada pembangunan BP2TD ( Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat ) Kabupaten Mempawah.

Terkini, Kabid Humas Polda Kalbar Kombespol Raden Petit Wijaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka.

Keenam orang tersebut berinisial RB, G, EI, N, P dan J.

Selain tersangka J, saat ini kelima tersangka lainnya sudah ditahan di Rutan Polda Kalbar.

Penetapan Tersangka Atas Dugaan Korupsi Pembangunan BP2TD Mempawah

Sementara J telah ditahan sejak beberapa waktu lalu atas kasus dugaan korupsi lainnya.

"Penahanan Tersangka terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022,"ungkap Raden Petit, Minggu 30 Oktober 2022.

Lebih jauh, Kombespol Raden Petit menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut Perkara dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada proses pelelangan dan pelaksanaan pembangunan gedung BPPTD yakni pada Paket 1, 2, 3, dan 4.

Kemudian dugaan korupsi juga terjadi pada pembangunan Infrastruktur serta Lansekap Satuan Kerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, dengan Sumber Dana APBN TA 2016.

Pada proyek tersebut ia menjelaskan bahwa kerugian negara mencapai puluhan Milyar rupiah, dengan rincian Untuk paket 1,2,3 dan 4 kerugian negara sebesar 16,7 Milyar rupiah, dan untuk kerugian pada pembangunan infrastruktur Sekira 15,7 Milyar rupiah.

Atas perkara tersebut, Para tersangka akan dijerat dengan pasal Tindak Pidana Korupsi Yakni Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Tidak hanya itu, para tersangka juga akan dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang yakni Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.

Penyelidikan Dugaan Korupsi pembangunan BP2TD Kabupaten Mempawah ini sendiri telah dilakukan oleh Polda Kalbar sejak tahun 2020 lalu.

Saat itu, pada bulan September 2020, Ditreskrimsus Polda Kalbar menggeledah kantor PUPR dan Kantor Perusahaan PT Batu Alam Berkah (BAB) atas dugaan korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Sambas yang saat ini kasusnya sudah bergulir di pengadilan, dan dugaan Korupsi di BP2TD Mempawah yang masih dalam proses. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved