Gubernur Sutarmidji Tegas akan Pilih Orang yang Terbaik untuk Mengisi Jabatan di Inspektorat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Drs Tomsi Taher menghadiri acara Rapar Kordinasi ( Rakor ) Pengawasan Daerah tahun 2022 di Provinsi Kalbar, berlasung di Aston Hotel Pontianak, Rabu 19 Oktober 2022.

Usai menghadiri acara tersebut, Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Drs Tomsi Taher menyampaikan sangat mengharapkan dukungan daerah khususnya Gubernur untuk memilih Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang betul-betul baik sumber daya manusianya.

“Kemudian support dalam hal penganggarannya juga. Kemudian untuk materi fokus daripada pengawasan tersebut kita coba untuk direvisi, kita perbaiki, kemudian teman-teman APIP itu kita coba latih lagi, sehingga harapannya kedepan peranan APIP sangat signifikan untuk membantu kepala daerah dalam rangka pengawasan,”tegasnya.

Tentunya dengan harapan jika APIP ini kuat, maka pengawasannya juga kuat. Sehingga roda pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat akan berjalan dengan baik.

Baca juga: Ribuan Warga Akan Ikuti Jepin Massal di Halaman Istana Kadriah Besok, Meriahkan Hari Jadi Pontianak

“Saya lihat dari komunikasi dengan Pak Gubernur bahwa beliau sangat memanfaatkan Inspektorat untuk membantu beliau sebagai mata dan telinga untuk membantu pengawasan,”ujarnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan tentunya akan mengikuti arahan Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri.

“Kita akan pilih untuk di inspektorat orang-orang yang terbaik karena kalau inspektorat bagus kepala daerah jadi mudah kerjanya, karena temuan tidak banyak,”ujarnya.

Ia mengatakan sejak awal ia menjabat sebagai wakil wali kota, selalu ingin ada penguatan dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) inspektorat.

Sehingga saat itu dirinya mengusulkan jabatan Inspektur eselonnya sejajar dengan Sekretaris Daerah (Sekda). Hal itu agar tidak ada rasa tidak nyaman ketika memeriksa jajaran sekretariat daerah. Tapi usulan itu menurutnya sampai hari ini belum terealisasi.

Lalu yang kedua, sejak menjabat sebagai wali kota sampai saat ini ia tidak ingin Kepala Inspektorat Daerah dijabat dari sistem promosi.

Semisal dari pejabat eselon III kemudian mendapat promosi langsung menjabat kepala inspektorat. Jika itu terjadi maka wibawa kepala inspektorat akan sangat rendah.

Dikatakannya kemudian ada kesan, kawan kawan kepala daerah juga, bahwa meletakkan orang di inspektorat itu kesannya buangan, atau yang di situ merasa dibuang.

“Padahal itu jabatan terhormat, kebanyakan kalau sudah dipindah di inspektorat, kalau tidak merasa dibuang atau terbuang. harusnya tunjukkan bahwa inspektorat punya otoritas, Sekda dan inspektorat harusnya tangan kanan dan kirinya kepala daerah,”ujarnya.

Ia berharap inspektur memberikan pencerahan-pencerahan kepada dirinya, tentang hal-hal yang memang harus ia tindak lanjuti.

“Saya ambil contoh misalnya, kalau hibah misalnya saya sangat senang dibandingkan bansos lebih bagus hibah. Hibah itu tanggung jawab pada penerima hibah. Kalau bansos kan pada saya. Sehingga saya sangat hati-hati,”ujarnya.