TKPKD Sintang Diharapkan Kolaborasikan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dari Berbagai OPD Terkait

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang melaksanakan lokakarya penyusunan draf akhir Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2022-2026 pada Senin 17 Oktober 2022, di Hotel My Home Sintang.

Hadir pada lokakarya tersebut jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang yang ditugaskan untuk menyusun draft RKPD tersebut dan Tim USAID ERAT Kalimantan Barat.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Dedy Irawan menjelaskan bahwa setelah terbit Surat Keputusan Bupati Sintang nomer 401 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2022 pada 10 Mei 2022 yang lalu, TKPKD Kabupaten Sintang terus menerus melakukan perumusan dan pembahasan.

Keberadaan TKPKD Kabupaten Sintang diharapkan mampu mengkolaborasikan upaya penanggulangan kemiskinan dari berbagai OPD terkait. Selain itu, Dedy juga berharap dapat mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang.

 “Secara konseptual kemiskinan itu kompleks dan multidimensi sedangkan secara kontekstual kemiskinan berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain,” jelasnya.

Dedy menilai, Pemetaan kemiskinan di Kabupaten Sintang sangat diperlukan sebagai langkah awal untuk menyusun perencanaan strategis dalam penanggulangan kemiskinan daerah.

Penanganan kemiskinan memerlukan kerja kolektif multi-stakeholder di Kabupaten Sintang dengan media pentahelik yang menggabungkan peran akademisi, badan usaha, komunitas, pemerintah dan media.

“Lokakarya ini dilaksanakan dalam rangka mempertajam analisis data kemiskinan Kabupaten Sintang. Merumuskan prioritas program, kegiatan dan lokasi prioritas program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sintang. Merumuskan matrik rencana aksi tahunan program penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Sintang dan Mendiskusikan dan menyusun Draft Final RPKD Kabupaten Sintang sesuai dengan Permendagri No 53 Tahun 2020,” ujar Dedy Irawan.

Lakukan Pemetaan

Wakil Bupati Sintang Melkianus mengungkapkan secara umum angka kemiskinan Kabupaten Sintang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun terjadi kenaikan kembali dipengaruhi oleh dampak dari pandemi Covid-19.

Dijabarkan Melkianus, pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Sintang masih sebesar 10,35 persen, 2019 turun sebesar 9,65 persen. Lalu, pada 2020 sebesar 9,27 persen, dan tahun 2021 naik kembali menjadi sebesar 9,28 persen.

“Angkanya naik karena dipengaruhi oleh dampak dari pandemi covid-19. Kenaikan angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh angka garis kemiskinan Kabupaten Sintang tahun 2021 yang mencapai RP. 593.844 per orang dan tertinggi di antara 14 kabupaten kota se-Kalbar,” ujar Melki saat memberikan tanggapanya terhadap Lokakarya Pemetaan Kemiskinan Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sintang Tahun 2022-2026 yang sudah dilakukan oleh jajaran Pemkab Sintang yang dipimpin oleh Bappeda Kabupaten Sintang, Senin 17 Oktober 2022.

Penyebaran penduduk miskin di Kabupaten Sintang juga disebabkan kondisi geografis dan wilayah yang cukup luas dengan kondisi infrastruktur yang belum memadai dan masih ada desa dengan status desa tertinggal.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa membangun tahun 2022, status kemajuan dan kemandirian dari 391 desa di Kabupaten Sintang adalah 65 desa mandiri, 82 desa maju, 233 desa berkembang, 10 desa tertinggal dan tidak ada lagi desa sangat tertinggal.

“Berdasarkan data penyebaran penduduk miskin dan status kemajuan desa yang ada di Kabupaten Sintang, maka kita seharusnya dapat melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi prioritas dan sasaran dalam pembangunan daerah khususnya dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang, khususnya beberapa wilayah kecamatan yang merupakan kantong kemiskinan,” kata Melki.