Sejumlah Warga Jelai Hulu Ketapang Terjebak Banjir di Ladang
banjir yang terjadi di jelai hulu ketapang membuat rumah warga dan kantor pemerintahan terendam........
Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Camat Jelai Hulu, Markus mengatakan, saat ini ada sejumlah warga yang terjebak banjir di ladang.
Pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk proses evakuasi.
"Saat ini ada warga yang terjebak banjir di ladang. Kita masih koordinasi dengan BPBD untuk evakuasi," katanya kepada Tribun Pontianak, Selasa 11 Oktober 2022.
Markus menjelaskan, saat ini Jelai Hulu lumpuh total.
• Pemda Kapuas Hulu Liburkan Belajar Mengajar di Sekolah Terendam Banjir
Dari 22 desa, 17 di antaranya sudah terendam banjir.
Banjir bahkan menenggelamkan rumah dan perkantoran.
"Saat ini memang sudah lumpuh total. Iya (banyak rumah dan kantor tenggelam)," kata Markus.
Terkait banjir di Kalimantan Barat, Gubernur Sutarmidji sudah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor per 10 Oktober 2022.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menjelaskan bahwa dikeluarkan keputusan ini berangkat dari bencana banjir yang terjadi di beberapa Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat.
• Banjir Rendam Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat, Pengungsi Korban Banjir Kedinginan di Posko
Selain itu, telah terbitnya Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di beberapa Kabupaten di Kalbar.
“Dengan adanya Keputusan ini Bapak Gubernur menginstruksikan agar Bupati/ Walikota yang terdampak bencana agar segera mengeluarkan dan membagikan Cadangan Beras Pemerintah dengan terlebih dahulu menerapkan Status Tanggap Daruratnya,”ujar Harisson, Senin 10 Oktober 2022.
Harisson mengatakan bahwa setiap kabupaten kota mempunyai Cadangan Beras Pemerintah masing -masing sebesar 100 Ton.
“Untuk itu agar daerah yang terdampak banjir kita harapkan segera mendistribusikan stok beras yang ada di daerah tersebut ke masyarakat yang terdampak bencana banjir,”tegas Harisson.
Harisson menambahkan apabila Cadangan Beras Pemerintah yang ada di Kabupaten atau Kota menipis, maka Pemerintah Kabupaten Kota dapat meminta Cadangan Beras Pemerintah yang ada di Provinsi.
Dikatakannya, Dinas Sosial Provinsi Kalbar juga telah diperintahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir di Kabupaten.
Sementara itu, Harisson menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi juga telah diperintahkan untuk mensuplai obat-obatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terdampak.