Tuntutan Aliansi Gerakan Rakyat Serentak di DPRD Sambas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Serentak (Gertak) melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Sambas, Kamis 6 Oktober 2022.

Massa aksi terdiri dari elemen petani, serikat atau organisasi buruh, dan mahasiswa. Mereka melakukan aksi untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak penurunan harga BBM.

Satu diantara massa aksi Idrus menjelaskan sejak pukul 08.00 WIB massa aksi sudah mulai berkumpul di Taman Lunggi Sambas. Kemudian massa bergerak dengan berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kabupaten Sambas, 09.15 WIB.

Dia mengatakan aksi gertak membawa sejumlah tuntutan diantaranya meminta pemerintah menurunkan harga BBM. Selain itu, mencabut UU omnibuslaw serta meminta kenaikan upah buruh atau UMK pada 2023.

Baca juga: Per Oktober 2022 Capaian Vaksinasi PMK di Kalbar Sudah 47.916 Dosis

"Kita meminta penurunan harga BBM yang hari ini membuat rakyat, petani, buruh menjerit, pemerintah harus segera menurunkan harga BBM," katanya.

Selain itu, massa lainnya, Zulsahrin menyampaikan, bahwa saat ini ada puluhan mahasiswa Sambas diambang DO karena tak sanggup membayar UKT. Dia meminta anggota dewan mampu memberikan solusi permasalahan itu.

"Jadi ada puluhan tepatnya 20 mahasiswa pak, yang saat ini nasib nya diantara DO lantaran tak sanggup membayar UKT, tolong wakil mampu mengahdirkan solusi masalah ini," katanya.

Kartu Tani

Salah satu massa aksi unjuk rasa mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sambas adalah, Jumi, warga Desa Piantus, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Jumi menyampaikan aspirasi terkait permasalahan kartu tani, Kamis 6 Oktober 2022.

"Hari ini sulit untuk menggunakan kartu tani sebab dalam satu kelompok tani itu tidak semuanya mendapat, artinya hanya sebagian saja, ini menjadi polemik di lapangan," kata Jumi kepada wartawan di sela-sela aksi unjuk rasa Gertak.

Jumi mengeluhkan, bahwa petani kesulitan mendapat kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Sementara itu kata dia, musim sudah memasuki periode tanam padi.

"Kami berharap Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dapat segera mencarikan solusi terkait kartu tani, jangan sampai petani merasakan kesulitan," jelasnya.

Selain itu, dia mengungkapkan imbas kenaikan harga BBM juga mencekik rakyat. Harga BBM pertalite misalnya saja, kata dia, harus dibeli sampai dengan harga 15 Ribu Rupiah per liter.

"Petani terkena imbasnya karena kenaikan BBM. Kami menolak kenaikan BBM, kami membeli 15 ribu per liter selain itu langka lagi," tuturnya.

Dia menegaskan, kehadiran ia ikut dalam barisan unjuk rasa ingin bertemu dengan Bupati Sambas hari ini. Dia mengatakan bagaimana kebijakannya setelah mendengar apa yang kami rasakan ini.

"Kami ingin Bupati Sambas mendengar dan mengeluarkan kebijakannya. Harga karet juga seperti itu, mengalami penurunan harga beli, tidak pernah naik harga jual karet. Masalah yang kami hadapi ini seperti tidak pernah selesai," katanya.

Baca juga: Bupati Citra Duani Sambut Kedatangan Wagub Kalbar di Kabupaten Kayong Utara

Tunda Penggunaan Kartu

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sambas, meminta penggunaan Kartu Tani yang sebelumnya telah dibagikan kepada para petani padi di Kabupaten Sambas ditunda,

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Sambas Bagus Setiadi pada Kamis 6 Oktober 2022. Dia menegaskan penggunaan kartu tani di Kabupaten Sambas masih belum siap dan menyulitkan petani. Sehingga harus ditunda terlebih dahulu penggunaannya.

“Pemerintah pusat telah mempersulit petani-petani kita kembali, dengan dikeluarkannya surat penyaluran Pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani oleh direktur pupuk dan pestisida pada 21 September 2022, menyatakan bahwa terhitung 1 Oktober 2022 akan terintegrasinya aplikasi t-pubers yang merupakan sistem penyaluran pupuk bersubsidi dengan kartu tani,” ungkapnya Kamis 6 Oktober 2022.

Dia mengungkapkan, apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat nyatanya tidak sejalan dengan penerapannya di lapangan. Para petani masih belum bisa menggunakan Kartu Tani mereka untuk membeli pupuk bersubsidi, padahal musim tanam sudah dimulai. Dia menjelaskan terdapat beberapa kendala yang membuat hal tersebut terjadi.

“Mesin Electronic Data Capture (EDC) yang digunakan untuk akses kartu tani sebagian besar belum tersedia di kios pupuk pengecer resmi, sehingga perlu waktu untuk mendistribusikan serta mensosialisasikan cara penggunaannya kepada kios,” terangnya.

Hal tersebut, tutur dia mengakibatkan para petani kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi, petani yang sudah terdata dicetak oleh pihak bank tidak dapat melakukan penebusan seperti biasanya (t-pubers).

Sementara itu, kata dia, saat ini musim tanam padi dalam skala besar di Kabupaten Sambas atau musim tanam sudah dimulai. Para petani terdesak aturan yang mempersulit keadaan,  padahal pupuk bersubsidi tersedia di kios dan pengecer namun tidak bisa mereka bawa pulang.

“Pada hari ini tanaman padi pada posisi sudah selesai tanam, sehingga sangat memerlukan pupuk dalam waktu cepat, dengan penjabaran di atas, petani kita dapat dipastikan sebagian besar tidak mendapat pupuk bersubsidi tepat waktu,” keluhnya.

Atas kondisi tersebut Partai PKB dan Fraksi PKB kata Bagus Setiadi, meminta agar pemerintah di daerah untuk segera mengambil tindakan, menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada pemerintah pusat untuk menunda penggunaan kartu tani hingga musim tanam kali ini selesai dan semua infrastruktur pendukung kartu tani sudah siap digunakan.

“Kita ingin mendorong produk unggulan daerah dengan membentuk perda, disisi lain produk unggulan pertanian kita pada hari ini tersakiti, dan kami minta keseriusan Pemda dalam melindungi hak-hak pejuang produk unggulan khususnya petani padi, yang meminta kepada kami agar bisa disampaikan kepada pemerintah daerah," tuturnya.

Sehingga, lanjut dia, bisa diperjuangkan dengan disampaikan ke pemerintah pusat agar aplikasi kartu tani dapat tertunda sampai selesai puncak pemupukan musim tanam gadu.