Tuntutan Aliansi Gerakan Rakyat Serentak di DPRD Sambas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Serentak (Gertak) melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Sambas, Kamis 6 Oktober 2022.

Massa aksi terdiri dari elemen petani, serikat atau organisasi buruh, dan mahasiswa. Mereka melakukan aksi untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak penurunan harga BBM.

Satu diantara massa aksi Idrus menjelaskan sejak pukul 08.00 WIB massa aksi sudah mulai berkumpul di Taman Lunggi Sambas. Kemudian massa bergerak dengan berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kabupaten Sambas, 09.15 WIB.

Dia mengatakan aksi gertak membawa sejumlah tuntutan diantaranya meminta pemerintah menurunkan harga BBM. Selain itu, mencabut UU omnibuslaw serta meminta kenaikan upah buruh atau UMK pada 2023.

Baca juga: Per Oktober 2022 Capaian Vaksinasi PMK di Kalbar Sudah 47.916 Dosis

"Kita meminta penurunan harga BBM yang hari ini membuat rakyat, petani, buruh menjerit, pemerintah harus segera menurunkan harga BBM," katanya.

Selain itu, massa lainnya, Zulsahrin menyampaikan, bahwa saat ini ada puluhan mahasiswa Sambas diambang DO karena tak sanggup membayar UKT. Dia meminta anggota dewan mampu memberikan solusi permasalahan itu.

"Jadi ada puluhan tepatnya 20 mahasiswa pak, yang saat ini nasib nya diantara DO lantaran tak sanggup membayar UKT, tolong wakil mampu mengahdirkan solusi masalah ini," katanya.

Kartu Tani

Salah satu massa aksi unjuk rasa mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sambas adalah, Jumi, warga Desa Piantus, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Jumi menyampaikan aspirasi terkait permasalahan kartu tani, Kamis 6 Oktober 2022.

"Hari ini sulit untuk menggunakan kartu tani sebab dalam satu kelompok tani itu tidak semuanya mendapat, artinya hanya sebagian saja, ini menjadi polemik di lapangan," kata Jumi kepada wartawan di sela-sela aksi unjuk rasa Gertak.

Jumi mengeluhkan, bahwa petani kesulitan mendapat kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Sementara itu kata dia, musim sudah memasuki periode tanam padi.

"Kami berharap Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dapat segera mencarikan solusi terkait kartu tani, jangan sampai petani merasakan kesulitan," jelasnya.

Selain itu, dia mengungkapkan imbas kenaikan harga BBM juga mencekik rakyat. Harga BBM pertalite misalnya saja, kata dia, harus dibeli sampai dengan harga 15 Ribu Rupiah per liter.

"Petani terkena imbasnya karena kenaikan BBM. Kami menolak kenaikan BBM, kami membeli 15 ribu per liter selain itu langka lagi," tuturnya.

Dia menegaskan, kehadiran ia ikut dalam barisan unjuk rasa ingin bertemu dengan Bupati Sambas hari ini. Dia mengatakan bagaimana kebijakannya setelah mendengar apa yang kami rasakan ini.