SOAL PKN Kelas 10 SMA / SMK Semester 1 Tahun 2022, Kunci Jawaban UTS - PTS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -  Simak pilihan Soal PTS PKn atau Soal UTS PKn Kelas 10 SMA / SMK / MA tahun 2022.

Adapun soal UTS / PTS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dilengkapi dengan kunci jawaban ini dapat digunakan untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS).

Pada soal PKn dengan pilihan ganda dan essay ini juga digunakan sebagai panduan bahan belajar bagi siswa untuk penguatan mater yang diujikan nantinya.

Cek rangkuman soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran PKn untuk siswa kelas 10 SMA / SMK / MA semester 1 (ganjil) dilansir dari berbagai sumber:

• SOAL PKWU Kelas 10 SMA Semester 1, Kunci Jawaban UTS/PTS Prakarya Kewirausahaan Pilihan Ganda Essay

1.    Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut....
a. daerah
b. regional
c. negara
d. pemerintah
e. lembaga

2.Negara adalah kekuatan dari sekelompok manusia yagn berada atau tinggal di wilayah suatu negara adalah pengertian negara menurut....
a. Robert Mac Iver
b. George Jellineck
c. Sunarko
d. Miriam Budiardjo
e. Joko Sutono

3. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang ....
a. monopolis
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral

4. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. Pernyataan tersebut merupakan definisi negara sebagai....
a. organisasi kekuasaan
b. organisasi politik
c. organisasi kesusilaan
d. negara intergralistik
e. negara federal

5. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan merupakan ciri....
a. negara federal
b. negara komunis
c. negara integralistik
d. negara serikat
e. negara sosialis

• SOAL UTS Matematika Kelas 10 SMA Semester 1 dan Kunci Jawaban PTS Pilihan Ganda

6.  Montesqiue merupakan salahsatu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara yang disebut trias politica. Trias politica ini terdiri dari...
a. eksekutif, federatif, legislatif d.    eksekutif, yudikatif, legislatif
b. legislatif, yudikatif, federatif e.konstitutif, eksekutif, legislatif
c.eksekutif, yudikatif, federatif
 
7.   Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah...
a. moneter d. konstitutif
b. legislatif e. eksaminatif
c. yudikatif

8.   Kementerian negara adalah....
a.    lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi
b.    lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
c.    lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU
d.   lembaga yang bertugas membuat UU
e.    lembaga yang bertugas mengadili adanya penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan

9.   Ketentuan mengenai menteri diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam BAB V tentang Kementerian Negara pada pasal....
a. 16
b. 17
c. 18
d. 19
e. 20

10. Pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya merupakan....
a. kekuasaan horizontal
b. kekuasaan vertikal
c. kekuasaan moneter
d. kekuasaan politik
e. kekuasaan moneter

• SOAL UTS Sejarah Kelas 10 SMA Semester 1 dan Kunci Jawaban PTS Pilihan Ganda Essay

11. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial

12. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial

13. Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
a. pasal 17 UUD 1945
b. pasal 18 UUD 1945
c. pasal 19 UUD 1945
d. pasal 20 UUD 1945
e. pasal 21 UUD 1945

14. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri