Ketua Forum Perbatasan Kalbar, Abelnus Tanggapi Peristiwa Longsor Batang Air Sambas
Abelnus menekankan, jangan sampai pihak PUPR dalam hal ini Balai Jalan Nasional memilih kontraktor yang hanya dekat dengan pemerintah
Penulis: Imam Maksum | Editor: Try Juliansyah
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Peristiwa longsor di Dusun Batang Air mengakibatkan sempat terputusnya ruas jalan penghubung Sajingan Besar menuju Desa Wisata Temajuk, mendapat respon Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Abelnus, S. Sos, M.Sos, Rabu 28 September 2022.
Abelnus, S. Sos, M.Sos mengatakan, untuk menghindari hal serupa kedepan pihak Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Jalan Nasional Pertama harus mencari kontraktor yang memiliki integritas tinggi untuk membangun jalan di Wilayah Perbatasan.
Dia menambahkan, kedua, kontraktor tersebut harus memiliki pengalaman membangun di wilayah Kalimantan. Selain itu memahami karakter tanah dan geografis di wilayah perbatasan yang iklimnya tidak menentu dan cenderung ekstrim.
"Jika pihak Kementerian PUPR betul-betul mencari kontraktor seperti kriteria di atas, dapat dipastikan proses pembangunan jalan di wilayah perbatasan dapat terselesaikan sesuai target dan memiliki hasil kinerja yang maksimal," tegas Abelnus kepada Tribun Pontianak, Rabu 28 September 2022.
Baca juga: Jalan Terputus di Dusun Batang Air Sambas, Kapolsek Sajingan Besar Ungkap Penyebab Longsor
Lebih lanjut, Abelnus menekankan, jangan sampai pihak PUPR dalam hal ini Balai Jalan Nasional memilih kontraktor yang hanya dekat dengan pemerintah tanpa memperhatikan kriteria dan integritas kontraktor tersebut.
Abelnus yang juga Direktur Riset Pembangunan Kawasan Pedalaman, Pesisir dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, berpesan kedepan Kementerian PUPR harus melakukan pengawasan secara aktif di lapangan jangan sampai kontraktor bekerja asal-asalan.
"Yang merasakannya, kan, kami sebagai rakyat, kontraktor kan enak aja, setelah selesai dibayar dan pulang, kami sebagai rakyat akan merasakan pembangun tersebut dalam jangka waktu yang lama, kalau kualitasnya buruk, kan kami juga yang merasakannya," ujarnya.
Ketua Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional (ICDN) Kabupaten Sambas, itu meminta agar pemerintah melibatkan NGO dan masyarakat dalam pengawasan pembangunan di wilayah perbatasan. Agar, kata dia, kontraktor bekerja benar-benar sesuai standar yang telah ditentukan.
"Kami gak mau, pembangunan di perbatasan asal jadi, asal ada, tapi tidak bermutu. Hasil pembangunan selama ini di kawasan perbatasan kebanyakan terkesan asal jadi, tidak tepat sasaran dan tidak memperhatikan kualitas," ujarnya. (*)
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News
