Lokal Populer
Sebanyak 50 Persen Seluruh Penerimaan Negara Dari Sawit Agar Dikembalikan ke Provinsi Penghasil
sebanyak 22 Provinsi sudah mengambiil inisiatif untuk memberikan masukan ke pemerintah pusat, termasuk Kalbar.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Tri Pandito Wibowo
lihat foto
Dengan adanya alokasi DBH Sawit tersebut, tentu Pemprov Kalbar optimis dengan sejumlah agenda kegiatan pembangunan terutama yang berkaitan dalam mendukung kesinambungan industri sawit di Kalbar, yang mana belum terlaksana atau tersendat sendat pelaksanaannya karena keterbatasan APBD, agar nantinya bisa dilaksanakan dengan lebih baik.
Diantaranya terkait pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan poros provinsi maupun kabupaten /kota.
Dimana sangat dibutuhkan dalam rangka kelancaran arus angkutan TBS, CPO maupun agroinput ke wilayah atau dari wilayah sentra perkebunan.
Selain itu, Pembiayaan operasional bagi pemkab untuk pembinaan, pelatihan dan pendampingan pekebun/kelembagaan pekebun dalam rangka penerapan GAP dan penerapan praktek perkebunan sawit berkelanjutan.
“Dimana telah menjadi amanah presiden untuk dilaksanakan selambat- lambatnya tahun 2025 baik bagi pelaku usaha korporasi maupun pekebun rakyat/swadaya,” pungkasnya.
