Tercatat 77,58 Persen Warga Kubu Raya Terdaftar di BPJS Kesehatan

"Pertama PBI APBN ini memang untuk kuota yang disiapkan kementerian sosial itu jumlahnya sudah melebihi dari kuota yang disiapkan, namun masih ada kem

TRIBUNPONTIANAK/FERLIANUS TEDI YAHYA
Kepala BPJS Kesehatan Kubu Raya Julian Tomo, saat ditemui di Kantor BPJS Kubu Raya pada hari Kamis, 22 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Kepala BPJS Kesehatan Kab. Kubu Raya Julian Tomo menjelaskan sejumlah data kepesertaan anggota BPJS Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kamis 22 September 2022.

Adapun jumlah penduduk Kab. Kubu Raya tercatat 611,223 jiwa dan warga yang sudah terdaftar ada 474,212 jiwa dengan persentase 77,58 persen.

Dari data yang terdaftar 474,212 jiwa ini masuk kedalam lima segmantasi, untuk segmen PBI APBN tercatat 236,532 jiwa, untuk segmen PPU tercatat 128,520 jiwa, segmen PBPU tercatat 64,247 jiwa, segmen PBI APBD tercatat 40,595 dan segmen BP tercatat 4,318 jiwa.

Pada kesempatan ini Kepala BPJS Kesehatan Kab. Kubu Raya Julian Tomo menjelaskan sejumlah upaya dari masing-masing segmen.

"Pertama PBI APBN ini memang untuk kuota yang disiapkan kementerian sosial itu jumlahnya sudah melebihi dari kuota yang disiapkan, namun masih ada kemungkinan untuk mengupdate data PBI ini," ujarnya.

Kakap Expo Diharapkan Mampu Jadi Penggerak Ekonomi di Kabupaten Kubu Raya

"Di dalam 236,532 jiwa selalu mengupdate data verifikasi bisa saja dia betul-betul orang yang berhak atau sebaliknya, mungkin ada yang sudah meninggal, pindah alamat, dan lain sebagainya," tambahnya.

Tomo juga mengatakan sejauh ini juga BPJS Kesehatan sudah melakukan beberapa upaya dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten, terkait dengan proses verifikasi dan validasi data.

"Memang ada ASK Kemensos yang menugaskan dinas sosial untuk melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data secara rutin, sehingga benar-benar yang mendapatkan ini untuk mereka yang layak dan kita mengadvokasi ke pemerintah Kabupaten sudah cukup tinggi," ujarnya.

"Sedangkan untuk ASN, TNI/Polri memang sudah terdaftar hampir seluruhnya namun biasa masih ada anggota keluarganya yang belum terdaftar mungkin baru menikah jadi istri/suaminya belum terdaftar, atau sudah menikah namun anaknya yang baru lahir belum terdaftar dan sebagainya," terangnya.

"Upaya kita mendorong Pemerintah Kabupaten juga untuk melakukan rekonsiliasi/pencocokan data antara BPJS kesehatan dengan pemerintah Kabupaten dengan ASNnya juga TNI/Polri, "tambahnya.

Sedangkan untuk anggota yang masuk kedalam penerima upah Badan Usaha Swasta ia juga mengatakan sudah melakukan kerjasama dengan Pengawas Tenaga Kerja untuk berkoordinasi dan jika mendapatkan kendala kemudian menyampaikan ke Kejaksaan atau Kepolisian.

"Dan memang ada ketentuannya di dalam peraturan Presiden itu di atur bahwa seluruh pekerjaan baik yang swasta ataupun pemerintah wajib mendaftarkan pekerjanya, dan jika tidak mendaftarkan pekerjanya masuk kedalam Kriminal Khusus dan ada sangsinya," terangnya.

Sedangkan untuk mereka yang melakukan pembayaran mandiri, juga dilakukan edukasi kepada masyarakat untuk bisa melakukan pendaftaran secara online di aplikasi JKN dan Pandawa (Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp), dan juga melakukan edukasi kepada perangkat desa untuk membantu masyarakat dalam pendaftaran. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved