Sekolah Disegel

SDN 41 Pontianak Utara Disegel, Ahli Waris : Tidak Pernah Dapat Ganti Rugi Sejak 1976

M. Arief Eko Paragawan, Kuasa Hukum Ahli Waris menyampaikan pihaknya melakukan penyegelan ini secara terpaksa karena Pemerintah Kota Pontianak tidak m

Penulis: Ferryanto | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/FERRYANTO
Penasehat Hukum Ahli waris M Arief Eko Paragawan saat menjelaskan duduk perkara terkait penyegelan sekolah Sekolah Dasar Negeri 41 Kecamatan Pontianak Utara disegel pihak ahli waris, Senin 19 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Akibat sengketa Lahan, Sekolah Dasar Negeri 41 Kecamatan Pontianak Utara disegel pihak ahli waris, Senin 19 September 2022.

Gerbang sekolah disegel dengan menggunakan rantai dan gembok berukuran besar.

Selain itu di dua sisi pagar sekolah terdapat dua baleho besar bertuliskan Sekolah Disegel Sementara karena pemerintah Kota Pontianak belum menyelesaikan ganti rugi lahan sekolah.

Akibat penyegelan itu, aktivitas belajar mengajar di SDN 41 yang berada di jalan Gusti Situt Mahmud, Gang Swasembada 2 tidak dilaksanakan secara langsung.

M. Arief Eko Paragawan, Kuasa Hukum Ahli Waris menyampaikan pihaknya melakukan penyegelan ini secara terpaksa karena Pemerintah Kota Pontianak tidak menindaklanjuti surat yang telah dilayangkan sebelumnya terkait lahan tersebut.

Arief menjelaskan bahwa asal perkara lahan ini pada tahun 1976, sejak saat itu hingga saat ini pihak Pemerintah Kota Pontianak dikatakannya tidak pernah memberi ganti rugi lahan tersebut.

BREAKING NEWS - SDN 41 Pontianak Utara Kalimantan Barat Disegel Karena Sengeketa Lahan

Dahulu dikatakannya pemerintah menawarkan tukar guling lahan kepada kliennya, namun lahan yang diberikan pemerintah kepada kliennya merupakan lahan milik orang lain, selanjutnya dilakukan penggantian, namun hal serupa kembali terjadi.

'"Dulu alasannya pemerintah melakukan tukar guling, tetapi tanah yang dijadikan tukar guling itu ternyata milik orang lain juga, kemudian diganti lagi ke tanah yang lain, tetapi itu juga merupakan tanah orang lain, sehingga ahli waris tidak mendapatkan penggantian sampai saat ini," tegasnya.

Penyegelan ini dikatakannya akan dilakukan ahli waris hingga waktu yang belum ditentukan, sampai Pemerintah Kota Pontianak memberikan kejelasan terkait lahan ini.

Terkait lahan ini, pihaknya telah melakukan langkah hukum gugatan hingga tingkat Kasasi.

"Apakah mau ganti rugi, atau seperti apa, proses hukum lahan ini saya menggugatnya sejak tahun 2020, mulai pengadilan negeri, tinggi, sampai kita ke Kasasi, jadi ditingkat kasasi amar putusannya memutuskan mengabulkan permohonan kami, upaya hukum kami sudah sampai tahap akhir," tegasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved