Pemerintah Resmi Naikkan Harga BBM, Belum Ada Data Penerima BLT di Landak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabid Dinas Sosial Kabupaten Landak Sri Wahyuni menerangkan, untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dari Kementerian untuk saat ini datanya belum dikirim dari pihak Kantor Pos.

Ia pun mengakui, mengetahui informasi BLT BBM juga dari pemberitaan yang ada. "Menurut informasi dari Kementerian melalui media kan lewat Pos, tapi untuk di Kabupaten Landak khususnya Ngabang belum ada informasi dari Pos ke kami tentang data itu," ujar Sri Wahyuni kepada Tribun pada Senin 5 September 2022.

Karena untuk di Landak, Kantor Pos atasannya ada di Pos Pontianak.

"Jadi data itu dari Kementrian langsung ke Pos, baru ke kami. Tapi sampai sekarang belum ada data dari mereka," katanya.

• Aksi Tolak Kenaikan BBM, Jokowi : Tidak Masalah, Sampaikan Dengan Cara Yang Baik !

Karena biasanya menurut Sri, dari Kementrian datanya mengirim ke Kantor Pos. Sehingga pihaknya hanya sekadar mengetahui dan tidak punya kewenangan apa-apa.

Seperti pada bantuan sebelum-sebelumnya yakni minyak goreng dan lain-lain itu juga semua lewat Kantor Pos.

"Kalau yang lewat Bank ya langsung ke Bank, kalau yang lewat Pos ya langsung ke Pos. Kita hanya minta data ke Bank, kita minta data ke Pos untuk mengetahui," bebernya.

Hal tersebut kata Sri, sudah berlangsung sejak tahun ini pada tahun 2022. Dimana Kementrian langsung memberikan kepada yang menyalurkan.

"Jadi kita hanya dapat komplennya jak dari masyarakat, misalnya kok kami tidak dapat," ungkapnya.

Kemudian untuk penentuan masyarakat yang berhak menerima, itu dari data DTKS.

"Jadi siapa-siapa yang dapat kami tidak tau, dan memang tidak ada usulan dari kami," jelas Sri.

Kemudian jika pun sudah ada datanya nanti, maka dari Pos itu langsung mengirim ke tiap-tiap Kepala Desa. 

"Jadi Pos itu nanti yang kasi nama-nama penerima bantuan kepada para Kepala Desa. Baru Kepala Desa yang menyampaikan kepada masyarakatnya untuk mengambil kemana. Kita di Dinas hanya sekedar melihat jak," pungkasnya.

Penolakan Kenaikan BBM

Pemerintah resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak pada Sabtu 3 September 2022.

Menyikapi kenaikan harga BBM, mahasiswa di berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi.

Di Kalbar, Puluhan Mahasiswa dari PMII dan KAMMI Kalbar pada Senin 5 September 2022 menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Kalbar menuntut pemerintah menurunkan harga BBM.

• Harga BBM Naik, Personel Polres Sambas Lakukan Pengamanan di SPBU

Terkait kenaikan harga BBM, Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Partai Demokrat Rasmidi menyampaikan bahwa sebelum harga BBM naik, pihaknya telah berusaha menemui kementrian ESDM untuk tidak menaikan harga BBM.

"Kami telah meminta kepada kementerian agar BPH migas untuk ke daerah untuk melihat antrian di daerah Kalbar, kami sudah melakukan monitoring ke berbagai daerah, dan memanggil pihak Pertamina terkait panjangnya antrian BBM di berbagai SPBU,"ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya dari partai Demokrat sepakat dengan mahasiswa bahwa menolak kenaikan harga BBM.

"Kami sepakat, kami juga menderita, keluarga kami menderita dengan naiknya harga BBM,"katanya.

"Kami secara tertulis sudah menyampaikan ke DPP bahwa kami menolak kenaikan harga BBM ini, dan kami sebagai partai Oposisi menolak kenaikan harga BBM," tegasnya.