Pemilu 2024

Tahapan Pemilu 2024, Gugatan PSI Terkait Judicial Review di MK Kandas !

Diketahui sebelumnya jika pasal yang dimintakan judicial review adalah Pasal 173 ayat 1 UU Pemilu yaitu terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

tribunnews
Mahkamah Konstitusi laksanakan sidang terkait aduan partai PSI tentang Judicial Review terhadap Undang-Undang Pemilu dengan pokok materi meminta agar semua Parpol ikut serta dalam verifikasi di KPU. 

TRIBUNPONTIANAK- Partai Solidaritas Indonesia ( PSI )mengajukan judicial review terkait agar semua Parpol bisa ikut serta dalam pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang, dalam permohonannya yang diajukan oleh ketua umum PSI Giring meminta agar semua parpol mengikuti Verifikasi.

Diketahui sebelumnya jika pasal yang dimintakan judicial review adalah Pasal 173 ayat 1 UU Pemilu yaitu terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

"Gugatan pemohon tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Seperti terlihat dalam tayangan channel YouTube MK pada Kamis 1 September 2022 oleh Tribunpontianak.co.id

Akan tetapi sepertinya permohonan itu sepertinya ditolak oleh MK dengan pertimbangan.

"Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan hukum pemohon a quo," ucap Anwar Usman.

40 Parpol Daftar Pemilu 2024, 24 Lanjut Verifikasi

Dalam permohonannya, menurut PSI, pembedaan Parpol yang sudah ada di DPR RI dan non-DPR RI dalam proses verifikasi merupakan kebijakan yang merugikan konstitusional PSI. Salah satunya Pasal 28I ayat 2 UUD 1945:

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Minta Partai Pandu Bangsa Hadirkan Saksi Secukupnya !

PSI menyatakan adalah partai politik yang lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 namun tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat 1 UU Pemilu yang mensyaratkan minimal 4 persen (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dengan perolehan suara sebanyak 2.650.361 (1,89%).

"Pemohon secara spesifik, aktual, dan/atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 173 ayat 1 UU Pemilu pasca Putusan MK 55/PUU-XVII//2020 karena peruntukan verifikasi faktual hanya diberlakukan bagi partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota (termasuk Pemohon) yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dan adil serta setara kedudukannya dan tidak diskriminatif sebagai sesama partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum (pemilu) pada 2024," papar Giring.

PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Berikut jadwal dan tahapan Pemilu serentak 2024:

Jadwal dan tahapan Pemilu serentak 2024.

Masa kampanye pemilu serentak 2024 direncanakan berlangsung pada 13 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved