Modus Oknum Kasir PT Pegadaian di Pontianak Gasak Uang Setoran Nasabah Ratusan Juta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Seorang kasir PT Pegadaian di Kota Pontianak, Kalimantan Barat diduga korupsi lebih dari Rp 433 juta.

Wanita berinisial DT yang kini sudah jadi mantan kasir itu, diduga mengambil uang nasabah tanpa disetor ke perusahaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Wahyudi menjelaskan, perbuatan yang dilakukan DT terjadi sejak November 2020 hingga Desember 2020.

Dirinya bekerja di PT Pegadaian cabang Tabrani Ahmad dan Wahid Hasyim

Modus yang dilakukan DT adalah memanfaatkan posisinya sebagai kasir.

• Diduga Korupsi! Kejari Pontianak Tahan Oknum Pegawai PT Pegadaian Pontianak

DT memanipulasi pembayaran dari nasabah untuk berbagai jenis transaksi.

Seperti pembayaran cicilan, perpanjangan, transaksi angsuran mikro nasabah, uang muka mulia, top up dana pribadi, dan transaksi lainnya.

Dimana saat nasabah menerima struk pembayaran, namun uang yang dibayarkan tidak masuk kedalam rekening PT Pegadaian.

"Saat nasabah membayar transaksi menggunakan uang cash, tersangka menggunakan ATM atau kartu debet milik pribadinya melakukan transaksi pembayaran mengatasnamakan nasabah menggunakan mesin EDC," kata Kajari.

• Responden Penelitian Survei Kota Layak Huni di Pontianak Libatkan 10 Kelurahan

Ketika bukti bayar sudah keluar, tersangka kemudian membatalkan transaksi, sehingga walaupun bukti bayar sudah keluar, uang dalam rekeningnya tidak berkurang.

"Jadi ketika nasabah bayar, tersangka dapat uang cash. Nasabahkan meminta bukti bayar, lalu tersangka menggesek kartu debitnya dia," jelas Kajari.

"Ketika digesek keluar tanda bukti. Tetapi sebelum itu divalidasi masuk ke rekening Pegadaian, transaksi itu dibatalkan oleh tersangka. Jadi di kartu debetnya tidak terpotong," jelas Wahyudi.

Kasus ini dikatakan Wahyudi cukup sederhana.

Namun dalam pembuktian cukup rumit.

Dimana aliran uang dalam kasus ini kecil namun terjadi banyak transaksi.

• Kios BBM di Sekadau Hilir Terbakar, Mobil Damkar BPBD Sekadau Kesulitan ke Lokasi

Karena perbuatan tersangka PT Pegadaian merugi hingga Rp 433 juta.

Perbuatan ini terungkap setelah PT Pegadaian melakukan audit.

Sementara itu, berdasarkan pemeriksaan sementara, uang yang diambil tersangka sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi.

DT akan dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nasabah Tak Dirugikan

PT Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) IV Balikpapan dengan wilayah kerja seluruh Kalimantan angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi mantan kasir Pegadaian Pontianak berinisial DT, yang ditangkap Kejaksaan Negeri Pontianak, Selasa 23 Agustus 2022.

"Pegadaian dukung penegakan hukum dan tidak memberi toleransi dalam bentuk apapun," tegas Manager Protokol dan Humas Pegadaian Kanwil IV Balikpapan Fariz Fauzan di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman Stalkuda Balikpapan.

Lebih dari itu, Fariz karib ia disapa, menegaskan, tindak pidana yang dilakukan DT, tidak menggunakan dana nasabah seperti yang jamak diberitakan.

Apalagi sampai merugikan nasabah.

"Dalam kasus ini, tidak ada dana nasabah yang digunakan. Justru perusahaan yang mengalami kerugian. Karenanya Pegadaian menjamin penuh nasabah tidak dirugikan," jelasnya meyakinkan.

Di sisi lain, Fariz menjelaskan, perusahaan konsisten menerapkan prinsip tata kelola yang baik melalui Good Corporate Governance (GCG).

Yakni prinsip untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

Namun untuk mencegah kejadian serupa, manajemen melakukan evaluasi dan perbaikan sistem prosedur operasional.

Dalam kesempatan itu, tak lupa Fariz menyampaikan permohonan maaf manajemen kepada seluruh nasabah dan pemangku kepentingan di wilayah kerja Pegadaian Kanwil IV Balikpapan, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari kejadian tersebut.

"Jadi kepada para nasabah dan pemangku kepentingan lainnya kami harap tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Langkah hukum ini bukti komitmen manajemen mendukung program pemerintah dalam menegakkan hukum dan menindak pelaku korupsi," tuturnya menenangkan.