Potensi Besar Pajar Air Permukaan dan Pajak Air Tanah di Wilayah Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menyampaikan bahwa pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Air Tanah (PAT) di wilayah Kalimantan Barat belum optimal. Padahal potensinya sangat besar.

Selain itu, intensifikasi pemungutan pajak secara bersinergi juga masih belum dilakukan secara maksimal hingga saat ini.

Potensi pajak tersebut meliputi pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan.

Dimana data mengenai perusahaan tersebut belum seluruhnya dapat terdeteksi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Bapenda Provinsi Kalbar) maupun Bapenda, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kota di Kalbar.

Maka dari itu, Bapenda Provinsi Kalbar mengadakan Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat dengan tema "Sinergitas Pemungutan Pajak Provinsi dengan Pajak Kabupaten/Kota dengan Diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ucapnya.

• Pemprov Berikan Kemudahan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotor untuk Tingkatkan Kesadaran Wajib Pajak

Saat membuka acara tersebut, Harisson mengharapkan para kepala UPT PPD Bapenda Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat menjalin sinergitas yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Saya juga berharap kepada Bapenda maupun BKD kabupaten kota agar mendukung secara aktif, dan turut serta dalam pemungutan perpajakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," pinta Harisson.

Ia menegaskan bahwa saat ini masih ada potensi PAP dan PAT yang seharusnya terdata dan membayar pajak kepada Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Namun, sayangnya karena belum terdata dan tidak dilakukan intensifikasi, mengakibatkan potensi tersebut lolos dan pemungutan pajak tidak terealisasi.

"Saya mengajak semua y untuk dapat bersinergi aktif dalam upaya peningkatan pendataan terhadap potensi perusahaan pengguna air permukaan dan air tanah,”ajak Harisson.

Berdasarkan realita di lapangan, dengan semakin banyak potensi pajak terdata, maka semakin besar peluang potensi pajak tersebut yang dapat direalisasikan.

Harisson menambahkan dalam rangka meningkatkan komitmen dan kebersamaan dalam menyatukan persepsi tentang perpajakan yang berlandaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, hendaknya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selalu menjalin komunikasi aktif.

Sehingga bisa menemukan jalan keluar secara bersama-sama terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan perundang-undangan tersebut.

Target Rp 15 Miliar

Kepala Bapenda Provinsi Kalbar, Mohammad Bari menyampaikan target Pajak Air Permukaan (PAP) Provinsi Kalbar di tahun 2022 sebesar Rp 15 Miliar.

Ia menyampaikan dari target Rp 15 Miliar tersebut, per 16 Agustus 2022 realisasi PAP sudah mencapai Rp 9,8 miliar atau 65,47 persen dari target tersebut.

"Insya Allah saya optimis target ini akan tercapai di tahun 2022. Mudah -mudahan ini bisa, paling tidak sama dengan tahun lalu bisa di atas Rp 15 Miliar," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Senin 22 Agustus 2022.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat koordinasi (Rakor) yang digelar Bapenda Provinsi Kalbar dengan mengangkat tema "Sinergitas Pemungutan Pajak Provinsi dengan Pajak Kabupaten/Kota dengan Diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," berlangsung di Aula Diskominfo Kalbar.

Ia berharap target PAP ditahun ini bisa over target ditunjang dengan sosialisasi dengan adanya perubahan tarif air per meter kubik dari Rp 250 ke Rp 600.

"Teman- teman di UPT juga ikut mendukung untuk selalu melakukan intensifikasi penagihan kepada perusahaan yang menggunakan air permukaan," ungkapnya.

• Bupati Kayong Utara Citra Duani Harap Masyarakat Taat Pajak

Ia mengatakan Bapenda Provinsi Kalbar terus menggali potensi dari PAP yang memang cukup besar potensinya untuk di perkebunan.

"Saat ini kita sedang melakukan intensifikasi terhadap pengelolaan pajak air permukaannya dengan sosialisasi dan dengan menaikkan tarif supaya potensi itu akan tergali dengan maksimal," jelasnya.

Ia mengatakan tentu sejauh ini tak merasa puas. Walaupun di tahun sebelumnya mampu mencapai target, tentu kedepan harus menggali potensi tersebut dengan maksimal.

"Maka dilakukan Rakor ini untuk menggali potensi dan menjalin sinergi dengan kabupaten kota, karena mereka juga ikut berkontribusi dalam pemungutan pajak. Sebab provinsi ini luar ada 14 kabupaten kota dan memang memiliki Dispenda masing-masing," ujarnya.

Hal yang penting menurutnya dan paling utama saat ini adalah sinergi dan kolaborasi dalam penagihan pajak.

"Nah tadi juga sudah ada kesepakatan bahwa kabupaten kota siap mendukung sinergitas ini dan kami juga mendukung pajak yang ada di kabupaten kota supaya dapat meningkatkan pajak masing-masing," ujarnya.

Dikatakannya untuk pajak di kabupaten kota itu bukan pajak air permukaan (PAP), tapi merupakan pajak air tanah (PAT). Kedepannya bagaimana kabupaten kota bisa lebih optimal dalam menggali pajak air tanahnya.

Ia juga mengingatkan daerah jangan sampai terjadi kesalahan setoran dari pelaku usahanya, misalnya perusahaan tersebut seharusnya membayar pajak air permukaan tapi disetor ke pajak air tanah.

"Akan tetapi kalau itu terjadi kita akan lakukan rekonsiliasi. Jadi kabupaten kota melaporkan ke provinsi bahwa ada rekening yang masuk ke PAP dan kita kembalikan, begitu sebaliknya. Intinya saling sinergi itu yang paling penting dalam mendukung percepatan terpenuhinya kebijakan fiskal masing daerah," tegasnya.

Ia menambahkan selama ini yang dikenakan pajak air permukaan berupa semua air yang dimanfaatkan di atas sungai, kecuali air laut. Kalau untuk sumur bor porsinya masuk ke pajak air tanah.

Dikatakannya adapun potensi yang harus digali untuk PAP itu, semuanya rata-rata berpotensi untuk digali terus menerus.

"Kadang ada yang sudah terdata wajib pajak, tetapi ada perusahaan yang sampai saat ini mereka masih bingung . Mereka datang ke Bapenda dan mendaftarkan diri sebagai yang baru . Ini ditemukan oleh kepala UPT di lapangan, dimana kadang ada perusahaan daerah yang sebenarnya merupakan potensi dan mendaftarkan diri," jelasnya.

Hal tersebutlah kedepan aman dioptimalkan terhadap pemungutan pajak air permukaannya. Dimana akan dikenakan pajak sesuai kebutuhan yang mereka gunakan.

"Kalau yang sudah daftar dan menunggak tetap ada tapi kita terus lakukan penagihan makanya UPT terus melakukan upaya penagihan PAP," pungkasnya.