Ria Norsan Sebut Pemprov Kalbar Akan Bangun Gedung SMA/SMK di Tiap Kecamatan

Wagub Norsan mengatakan bahwa target utama KUA & PPAS tahun ini dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur, permasalahan pendidikan dan kesehatan,

Penulis: Muhammad Firdaus | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Tri Pandito Wibowo
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat memberikan keterangan pers usai paripurna DPRD Provinsi Kalbar penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS), APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2023, Selasa 16 Agustus 2022 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - DPRD Kalimantan Barat gelar penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS), APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2023. Selasa 16 Agustus 2022.

"Jadi hari ini kita penandatanganan kesepakatan KUA PPAS, bahwa kita legislatif dan eksekutif sepakat ajuan KUA dan PPAS untuk dibahas ke selanjutnya," ucap Wagub Ria Norsan.

Wagub Norsan mengatakan bahwa target utama KUA & PPAS tahun ini dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur, permasalahan pendidikan dan kesehatan, mengingat masih banyak daerah yang belum mempunyai fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup.

Penandatanganan Kesepakatan KUA PPAS APBD 2023, Norsan Target 80 Persen Infrastruktur di Kalbar Baik

"Kemudian juga selain infrastruktur juga, kita fokus kepada pendidikan dan kesehatan, pembangunan sekolah ditingkat kabupaten kota, kemudian kesehatan kita dibeberapa tempat telah kita laksanakan pembangunan rumah sakit sudah selesai," ucapnya.

Diketahui besaran persentase alokasi prioritas anggaran APBD Kalbar pada tahun anggaran 2023 adalah, 27 persen akan digunakan untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, dan sisanya dianggarkan secara merata ke semua sektor

Terkait persoalan pendidikan, Norsan mengatakan dari 20 persen anggaran APBD 2023 yang dialokasikan untuk dunia pendidikan tersebut, akan diprioritaskan untuk pembangunan SMA/SMK ke daerah-daerah yang belum mempunyai SMA/SMK.

Salah satunya adalah di Kabupaten Melawi yang masih banyak daerah di kecamatan-kecamatannya belum mempunyai sekolah SMA/SMK.

"Kita bangun sekolah dimana yang belum ada sekolahnya, salah satunya di Nanga Pinoh kan ada beberapa tempat yang jaraknya jauh masyarakat untuk pergi ke sekolah, nah kita bangun disitu, kita prioritaskan," ucapnya.

Terkait dengan persoalan pembebasan lahan nantinya akan diserahkan menjadi tanggung jawab pihak pemerintah kabupaten/kota, sehingga apabila semua sudah dipenuhi maka pembangunan sekolah tersebut akan dilaksanakan.

"Lahan, lahan dari kabupaten/kota yang bersangkutan, sejauh ini sudah menyampaikan sertifikat semua, dengan catatan nanti lahan sudah clear and clear nah akan kita bangun," ucapnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved