Tuntut Keadilan Penyaluran BBM Subsidi, Ratusan Warga Perhuluan Demo di Depan Kantor DPRD Ketapang

Sejumlah massa tersebut menyampaikan tuntutan mereka terkait penyaluran BBM bersubsidi yang selama satu bulan terakhir ini sudah tidak pernah didapatk

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Nur Imam Satria
Juru bicara ratusan masyarakat perhuluan, Issiat Isyak berdiri menggunakan aksesoris adat menyampaikan orasinya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Ratusan warga dari perwakilan berbagai kecamatan dan desa di daerah perhuluan Kabupaten Ketapang melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Ketapang, Senin 15 Agustus 2022 siang. 

Sejumlah massa tersebut menyampaikan tuntutan mereka terkait penyaluran BBM bersubsidi yang selama satu bulan terakhir ini sudah tidak pernah didapatkan oleh mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ratusan massa melalui juru bicaranya, Issiat Isyak, menyampaikan bahwa selama satu bulan terakhir, masyarakat di berbagai kecamatan dan desa di daerah perhuluan sudah tidak lagi mendapat suplai BBM bersubsidi seperti solar, bensin maupun Pertalite.

Jelang 77 Tahun Indonesia Merdeka, Desa Labai Hilir Ketapang Belum Nikmati Listrik Negara

Hal tersebut diakui Issiat, lantaran adanya pencabutan rekomendasi dari pemerintah daerah yang nantinya akan direvisi.

Terkait hal tersebut, sejumlah massa melalui surat tertulis yang disampaikan Isiat, menuntut pihak DPRD Ketapang sebagai wakil rakyat, pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya agar segera memberikan solusi serta keadilan kepada masyarakat perhuluan yang mana mereka juga merupakan masyarakat Kabupaten Ketapang.

"Kami masyarakat perhuluan juga termasuk masyarakat Kabupaten yang juga mempunyai hak yang sama. Terkait BBM bersubsidi bukan hanya milik masyarakat di daerah kota saja," tegasnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah dan pihak pihak lainnya agar secepatnya memberikan solusi.

Ia menegaskan, para pihak terkait jangan mau diintervensi oleh sekelompok orang yang mengatas namakan masyarakat namun nyatanya hanya membuat masyarakat pedalaman yang menderita.

Selain itu, Issiat juga meminta aparat penegak hukum agar memberantas penyalah gunaan BBM di Ketapang.

"Terkait mafia-mafia BBM tersebut kami serahkan semua kepada pihak yang berwajib dan berwenang untuk menanganinya," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi yang menerima langsung kehadiran sejumlah massa dalam menyampaikan aspirasi mengatakan akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan ratusan massa tersebut baik yang secara lisan maupun tertulis.

"Kami selaku wakil rakyat akan menindaklanjuti persoalan yang bapak-bapak sampaikan dengan memanggil pihak pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk melakukan rapat koordinasi, rencana sore ini akan kita laksanakan," tegasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved