Pemkab Ketapang Koordinasi dengan BPH Migas Terkait Persoalan BBM Bersubsidi 

Devi menjelaskan, bahwa terkait pembelian BBM bersubsidi, saat ini konsumen dan pengguna harus melalui rekomendasi dari Kepala Dinas yang sudah ditunj

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Nur Imam Satria
Mewakili pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, Kabag Ekbang Kabupaten Ketapang, Devi Harinda saat menemui massa yang berdemo di depan Kantor DPRD Ketapang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Mewakili pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, Kabag Ekbang Kabupaten Ketapang, Devi Harinda menyampaikan bahwa sejauh ini pemerintah sudah melakukan koordinasi bersama pihak BPH Migas Kalbar, Hiswana Migas Ketapang dan pihak terkait mengenai persoalan BBM bersubsidi di Kabupaten Ketapang.

"Kami dari pihak pemerintah sudah melakukan rapat koordinasi terkait permasalan BBM bersubsidi di Ketapang. Yang mana terkait penyaluran atau pendistribusian BBM bersubsidi aturannya sudah ditetapkan dan disepakati dengan Surat Edaran Bupati Ketapang Nomor P11749/EKBANG-B.541/VIII/2022," kata Devi saat bertemu dengan ratusan massa dari perhuluan yang berdemo, Senin 15 Agustus 2022.

Devi menjelaskan, bahwa terkait pembelian BBM bersubsidi, saat ini konsumen dan pengguna harus melalui rekomendasi dari Kepala Dinas yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. 

Tuntut Keadilan Penyaluran BBM Subsidi, Ratusan Warga Perhuluan Demo di Depan Kantor DPRD Ketapang

Adapun dinas yang bisa memberikan rekomendasi terkait penggunaan BBM bersubsidi yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial.

Untuk penggunaan atau pembelian BBM bersubsidi ini, lanjut Devi, selain rekomendasi dari Kepala OPD terkait, juga harus rekomendasi dari kepala desa setempat.

"Dan lama surat rekomendasi ini hanya untuk 30 hari selebihnya harus diperpanjang. Jadi intinya pengguna atau konsumen mengajukan rekomendasi sesuai keperluan dan peruntukan masing-masing," pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved