Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Sorot Kelangkaan Solar, Dorong Bangun Tangki BBM yang Lebih Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman mengungkapkan isu besar yang terjadi yakni kelangkaan solar. Sumber permasalahannya kata dia, adalah salah satunya kuota Nasional, dimana Kuota Nasional terkena dampak dari perang Rusia dan Ukraina sehingga berimbas pada pasokan solar.

"Dimana komoditi ini masih mengandalkan impor. Tetapi kemarin kami, bersama BPH Migas tetap mendorong untuk menaikkan jumlah kuota, termasuk bagi Kalimantan Barat," ujarnya.

Hal itu diungkapkan Maman Abdurahman saat kunjungan kerja reses ke Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, belum lama ini. Dalam kesempatan reses itu ia berdialog dengan masyarakat dan sebagian kepala desa di Cafee CNN Sambas, Rabu 10 Agustus 2022 malam.

Selain berbicara kuota nasional, legislator Partai Golkar tersebut, juga menyoroti Tangki BBM di Terminal BBM (TBBM) Pertamina untuk Kalimantan Barat yang ada sekarang ini yakni di Siantan.

• WASPADA Gelombang Tinggi Perairan Singkawang-Sambas Dua Hari ke Depan 13-14 Agustus 2022

Dia membeberkan TBBM hanya mampu menampung BBM untuk kebutuhan dua hingga tiga hari. Sementara, daerah lain di Indonesia, ucapnya, rata-rata TBBM-nya bisa menyimpan antara 9 sampai 15 hari.

“TBBM Kalbar sudah tak memadai, dikarenakan kapasitas tangki hanya bisa mengamankan stok 2 hingga 3 hari. Ditambah lagi, posisi TBBM di Siantan, dimana pengangkutan lewat Sungai Kapuas yang itu tingkat kedalaman sungai berpengaruh juga terhadap kapasitas tangki yang bisa masuk, ini juga menjadi permasalahan,” katanya.

Dia bersama pihak terkait mendorong Pertamina dan pihak terkait lainnya, akan mendorong pembangunan tangki dengan kapasitas yang memadai di TBBM.

“Kalau belum ada TBBM baru yang memadai, kalau nanti pertamina pusat menambah kuota, permasalahannya tetap akan sama, jadi ini penting kami dorong, tentunya sinergi dengan semua pihak agar Kalbar memiliki TBBM yang memadai,” katanya.

Berikutnya, berkaitan dengan penindakan tegas bagi pihak pihak yang terbukti menjual BBM Subsidi ke Industri, kata Maman, harus dilakukan.

“Kami sudah menyampaikan ke BPH Migas, segera koordinasikan ke Aparat penegak hukum, dalam rangka memberikan tindakan tegas bagi pihak pihak yang menjual solar subsidi kepada industry,” ucapnya.

Hal ini, sangat mungkin terjadi dimana adanya selisih harga antara solar subsidi dengan solar industri.

“Kalau solar subsidi, itu di angka sekitar Rp5100, sementara di industri mencapai Rp20 ribu lebih, artinya ada selisih kurang lebih Rp15 ribu per liter solar, ini adanya selisih harga mengundang pihak tertentu untuk mencoba bermain dengan membeli minyak subsidi kemudian dijual ke industri,” katanya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News