Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sambas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gedung baru Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sambas, Kabupaten Sambas diresmikan Bupati Sambas H Satono. Gedung megah dan punya beragam fasilitas baru tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Selasa 9 Agustus 2022.

Prosesi pemotongan pita sebagai tanda peresmian gedung baru IGD RSUD Sambas tersebut dilakukan oleh Bupati Sambas, Satono, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas, Yunisa Satono, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Hendi Wijaya.

Bupati Sambas H. Satono mengatakan, dengan diresmikannya gedung baru IGD RSUD Sambas tersebut, harus selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di mana pelayanan prima adalah kunci utama setiap tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan.

"Jangan cuma gedungnya saja yang megah tapi kualitas pelayanannya tidak ada peningkatan. Sekarang gedung baru, direktur baru, staf TU baru. Jadi kualitas pelayanan juga harus baru. Jangan sampai ada kubu-kubu tertentu di internal rumah sakit," katanya.

Bupati Sambas H. Satono mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Sambas harus dimulai dari dalam. Dia minta agar seluruh tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, bidan, para ahli, dan seluruh jajaran RSUD Sambas kompak dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

"Kalau semuanya kompak, bersatu-padu, sejalan, maka kualitas pelayanan pasti meningkat. Artinya di RSUD Sambas ini harus ada sebuah sistem manajemen yang konsisten, untuk mewujudkan program yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 khususnya di bidang kesehatan," pungkasnya.

Anggota DPRD Sambas Lerry Kurniawan Figo mengapresiasi peresmian Gedung IGD RSUD Sambas. Dia menilai peresmian itu menunjukkan komitmen Bupati Sambas memperjuangkan kebutuhan masyarakat, Rabu 10 Agustus 2022.

"Tentunya kebijakan Bupati H Satono ini layak kita apresiasi. Ini menunjukan bahwa beliau ini komitmen dalam memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan janji politik saat kampanye dulu bahwa masyarakat Non BPJS akan diberikan pelayanan rawat inap gratis," ujarnya.

• Anggota Komisi IX DPR RI Berkunjung ke Sambas, Harap Dapat Bahas Permasalahan Kesehatan 

Rawat Inap Gratis

Dia menambahkan bahwa pelayanan rawat inap gratis melalui program Prosesar itu bahkan telah berlaku di Puskesmas yang ada di Kabupaten Sambas.

"Sebagai informasi sebelumnya program Prosesar ini hanya berobat gratis di tingkat RSUD Sambas namun sekarang diperluas lagi untuk rawat inap di Puskemas yang ada di Kabupaten Sambas.

Dia menjelaskan, urusan kesehatan ini merupakan pelayanan dasar yang wajib bagi pemerintah daerah. Oleh karena, imbuh dia, pemerintah sudah sepantasnya memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

"Jangan sampai ada masyarakat yang sakit tapi tak bisa berobat karena miskin.

Ini miris dan tidak boleh terjadi di Kabupaten Sambas, oleh karena itu saya kira program Prosesar ini adalah solusi yang tepat dan bermanfaat, sudah terbukti sangat membantu masyarakat," jelasnya.

Dalam hal penyelenggaraan kesehatan, ujar dia, diharapkan khususnya rumah sakit di Kabupaten Sambas jangan sedikit-sedikit rujuk ke Rumah Sakit di luar daerah.

"Jangan sampai ada pasien sedikit -dikit dirujuk ke Singkawang atau Pontianak dengan alasan alat dan dokter spesialisnya tidak ada atau biasa dikarena kamar penuh. Tolong ini menjadi perhatian serius bagi pihak rumah sakit ketersediaan dokter anestesi, spesialis THT, mata, jangan sampai tidak ada," katanya

Menurutnya, jika itu terjadi maka kerugian kita selain ini sangat merepotkan bagi pasien. Dia melanjutkan rujuk ini juga akan berdampak terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sambas.

"Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, kami akan melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program Prosesar ini jangan sampai tidak dapat diterjemahkan dan direalisasikan oleh Rumah Sakit," jelasnya. 

Belum Standar Permenkes

Bupati Sambas H Satono menyebut sebanyak 14 Puskesmas dari total 28 Puskesmas di Kabupaten Sambas masih belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Hal tersebut disampaikan Satono pada kunjungan kerja Komisi IX DPR RI bersama rombongan ke Kabupaten Sambas, belum lama ini.

"Dari 28 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sambas, 14 belum memenuhi standar sesuai Permenkes. Baik bangunan dan fasilitasnya, namun demikian selebihnya Puskemas sudah sesuai dengan Permenkes," kata Satono Senin 8 Agustus 2022.

Satono mengatakan hal tersebut dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI, sebagai bentuk aspirasi dirinya kepada Pemerintah Pusat untuk mendorong pembangunan Puskesmas yang sesuai dengan Permenkes.

"Hadirnya anggota Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Sambas adalah bentuk dari aspirasi pada beberapa bulan lalu yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat, terlebih lagi mengenai bangunan, fasilitas, dan SDM di 14 Puskesmas yang belum sesuai dengan Permenkes," katanya

Dia berujar rencana kedepannya akan di bangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sambas yang bertaraf Internasional. Dikarenakan banyak masyarakat Sambas yang pergi berobat ke Malaysia, melalui jalur PLBN Aruk perbatasan antara Indonesia-Malaysia," ungkapnya.

"Selain alasan tersebut, dibangunnya RSUD baru yang bertaraf Internasional karena Sambas memiliki jalur strategis yang terletak di ujung ekor borneo Indonesia-Malaysia, maka sudah selayaknya daerah perbatasan menjadi prioritas dalam pembangunan masa sekarang dan akan datang," imbuhnya.

Satono berharap Puskesmas yang masih belum sesuai dengan Permenkes dapat terselesaikan secara bertahap dan bangunan RSUD yang bertaraf Internasional dapat direalisasikan.

"Kita sama-sama berharap rencana yang telah disusun dengan rapi dapat direalisasikan bersama, apalagi hadirnya Komisi IX DPR RI bersama rombongan di Kabupaten Sambas semakin mudah untuk menyampaikan aspirasi dan beberapa usulan," ucapnya.