Rakor Penyerapan Realisasi APBD Tahun 2022, Sutarmidji Minta Manajemen dan Perencanaan yang Baik
Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan terkait Penyerapan anggaran itu penting untuk pertumbuhan ekonomi, pengendalian, inflasi,
Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) terkait Penyerapan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar tahun anggaran 2022 di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu 10 Agustus 2022.
Rapat tersebut dihadiri langsung Irjen Kemndagri Tohir Tomsi, Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni, Gubernur Sutarmidji, Wagub Ria Norsan, Sekda Kalbar Harisson dan Kepala OPD Pemprov Kalbar.
Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan terkait Penyerapan anggaran itu penting untuk Pertumbuhan Ekonomi, pengendalian, inflasi, peningkatan daya beli masyarakat dan lainnya.
• Gubernur Sutarmidji Beri Penjelasan Terkait Polemik Penamaan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak
“Dengan diskusi ini saya yakin akhir Agustus penyerapan anggaran kita diatas bisa 55 persen bahkan kalau perlu lebih,”ujar Sutarmidji.
Dirinya melihat untuk peningkatan PAD lebih gampang daripada belanja, dan kondisi ini terbalik. Bahkan kadang- kadang orang lebih mudah belanja daripada mencari duit.
“Ini kita lebih mudah mencari duit daripada membelanjakan,”ucap Sutarmidji.
Maka dari itu, untuk peningkatan penyerapan anggaran perlu dilakukan manajemen sejak penyusunan anggaran dengan perencanaan yang baik.
Tahapan belanja harusnya bisa diatur seperti kegiatan peningkatan sumber daya manusia yang tidak perlu dilakukan tender.
“Kegiatan itu jangan di lakukan pada bulan Juni keatas harusnya Januari, Februari sudah bisa,” tegas Sutarmidji.
Jadi pengaturan ini juga salah satu upaya mengatasi kendala percepatan penyerapan anggaran.
Lalu program pemberian beasiswa yang dilakukan setahun sekali harusnya penyaluran beasiswa tersebut dilakukan pada Januari. Lalu dibiarkan pada rekening siswa sehingga bisa dimanfaatkan untuk bank dalam memutar perekonomian.
“Beasiswa untuk SMA/ SMK lebih dari Rp 100 miliar, sebetulnya Januari harus keluar semua, ini kadang hanya dikeluarkan perbulan. Lalu bagi hasil pajak saya minta dilakukan perbulan agar lebih cepat,” pungkas Sutarmidji.
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News
