Bebby Nailufa Minta Pemkot Serius Menangani Masalah Sosial di Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Hj. Bebby Nailufa meminta kepada Pemerintah Kota Pontianak agar lebih serius dalam mengatasi persoalan sosial.

Terkhusus kata dia, pasca pandemi covid-19 ini yang banyak menimbulkan masalah baru.

Terutama kata dia, di Dinas Sosial yang menangani persoalan sosial seperti Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), pengamen, penyandang disabilitas dan persoalan kemiskinan, dan sosial lainnya

Ia meminta kepada Dinas Sosial agar melakukan pendataan yang falid terhadap ODGJ di Kota Pontianak Kalimantan Barat.

• Suguhkan Nuansa Homy, Makan di Hotel Mercure Pontianak City Center Bikin Betah & Nyaman

Pasalnya anggota komisi IV DPRD Kota Pontianak setelah melakukan rapat dengan Dinas Sosial, Bebby Nailufa mempertanyakan terkait dengan data ODGJ di Kota Pontianak yang disebut ada sebanyak kurang lebih 7.065 orang yang telah dianggarkan sekitar Rp 300 juta untuk biaya makan dan minum mereka pada tahun 2023.

"Maka ini harus benar-benar dikelola dan dilakukan penanganan yang serius oleh Dinas sosial, karena terkait dengan anggaran untuk makan dan minum bagi ODGJ ini sangat sensitif, bahkan bisa menjadi temuan kalau tidak dikelola dengan baik. Dimana yang telah disampaikan kepada kami saat rapat, disitu ada angka 7.065 ODGJ. Nah apakah segitu ODGJ di Kota Pontianak," ungkapnya, Selasa 2 Agustus 2022.

Menurut ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak ini, jika dilihat dari program pembangunan infrastruktur struktur di Kota Pontianak memang pantas mendapat apresiasi.

Namun tugas pemerintah lanjutnya, tidak hanya di satu sektor saja, melainkan banyak persoalan sosial lainnya yang harus dilakukan terkhusus pasca pandemi Covid-19.

"Kalau pembangunan infrastruktur di Pontianak sudah oke.  Tetapi permasalahan sosial, SDM, UMKM dan lainnya ini harus menjadi perhatian pemerintah Kota Pontianak pasca covid-19," katanya.

Hal tersebut ia tegaskan karena jika permasalahan-permasalahan yang ada ini tidak bisa ditangani dengan baik dan serius, maka bisa saja akan menjadi wajah buruk bagi Kota Pontianak.

Ia pun menyinggung soal masih banyaknya di kawasan persiapangan-persiapangan jalan  terkhusus di Pontianak Utara dan Timur yang banyak sekali pengamen meminta-minta di lampu merah.

"Maka kita minta harus ditegaskan lagi. Jangan takut dengan netizen kalau kita benar. Penanganannya harus dilakukan secara pendekatan humanis, tetapi aturan harus tetap ditegakkan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyarankan jika ada ditemukan warga dari luar Kota Pontianak yang melakukan hal tersebut maka diharapkan pemerintah maupun dinas terkait agar bisa kerjasama dengan Pemerintah maupun Dinas terkait diluar Kota Pontianak itu.

"Jangan sampai ada orang luar yang merusak wajah kota Pontianak. Karena jika ini tidak ditangani dengan serius bisa merusak wajah kota Pontianak. Maka kita minta kepada Dinas Sosial untuk memperhatikan hal ini terlebih banyak ODGJ," paparnya.

"Karena misalnya jika ada ODGJ ketika tidak ditemukan keluarganya, maka tidak bisa dipulangkan sehingga menjadi tanggungan secara terus menerus bagi pemerintah Kota Pontianak. Ini yang harus menjadi perhatian," timpalnya.