Geruduk Kantor Gubernur, Petani Sawit Kalbar Sampaikan 5 Poin Tuntutan Terkait Merosotnya Harga TBS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ratusan petani sawit dari berbagai daerah di Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat 15 Juli 2022 siang.

Pada aksinya itu, ratusan petani mengadukan nasib mereka yang saat ini terpuruk akibat harga jual Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang turun.

Para petani mengeluhkan merosotnya harga sawit tidak sebanding dengan biaya panen serta perawatan kebun.

Dalam aksinya ratusan petani membawa berbagai spanduk dengan beragam tulisan keluhan mereka.

'Petani Sawit Malaysia Tersenyum Bahagia, Petani Sawit Indonesia Merana'.

'Pak Presiden 20 juta Petani Sawit di Indonesia terancam kelaparan dan miskin di negaranya sendiri'.

• Brimob Polda Kalbar Lakukan Pengamanan Aksi Damai Front Perjuangan Masyarakat Sawit Nusantara Kalbar

Ada 5 poin tuntutan utama pada peserta aksi di kantor Gubernur Kalbar ini,

1. Petani meminta untuk pemerintah dapat menaikan harga TBS Sawit.
2. Petani meminta pemerintah untuk menurunkan harga ekspor CPO.
3. Petani meminta untuk pemeriksaan dapat menurunkan harga pupuk dan pestisida.
4. Petani meminta pemerintah agar memfasilitasi mereka agar dapat mengekspor sawit ke Malaysia.
5. Cabut izin perkebunannya dan PKS yang nakal.

Herno, Petani Sawit Asal Desa Sebangki, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, mengeluhkan karena harga sawit yang turun ini saat ini membuat ekonomi keluarganya menurun.

"Biaya panen itu 200 rupiah perkilo, itu belum dihitung angkutannya lagi sampai pabrik, itu belum perawatannya lagi,"ungkapnya.

Dahulu, pada saat harga TBS 3 ribu rupiah per kilo, ia mengatakan dalam satu kali panen ia bisa menghasilkan 9 juta rupiah dari beberapa hektar kebun nya, namun sekarang Karena harga TBS berkisar diangka 700 hingga 900 rupiah per kilo, dalam sebulan ia hanya mendapat sekira 2 juta rupiah, dan itupun belum dipotong ongkos panen.

Kemudian, Agus Setiadi, Ketua Front Perjuangan Masyarakat Sawit Nusantara mengatakan sudah beberapa bulan terakhir harga sawit turun drastis, hal itupun yang membuat petani sawit sangat terganggu.

"Ini merupakan ungkapan rasa kegelisahan kami kepada pemerintah, karena kami merasakan dampak dari turunan harga sawit ini," ujarnya.

• Harga Sawit Anjlok, Ratusan Petani Sawit Tuntut 5 Hal Saat Demonstrasi di Kantor Gubernur Kalbar

Setiap bulan memang ada penetapan harga TBS dari pemerintah bersama stakeholder, namun ia mengatakan di lapangan terjadi perbedaan harga yang ditetapkan.

"Dan yang lebih ironis adalah ketika harga sawit turun, namun pupuk dan pestisida tetap bertahan, inikan sangat menyulitkan. Petani jadi dilema, dipanen hasilnya merugi, kalau tidak dipanen merusak pohon," katanya.

Tingginya pajak ekspor yang dinilainya sangat tinggi dari pemerintah pun dikatakan membawa dampak rendahnya harga TBS, oleh sebab itu ia berharap pemerintah bisa menurunkan pajak CPO agar petani Indonesia bisa kompetitif dengan Malaysia.

Sebagai satu diantara produsen CPO terbesar di dunia ia mengatakan sebuah hal yang ironis rendahnya harga TBS

Harusnya, sebagai produsen besar Indonesia mampu menjadi pengontrol harga, bukan sebaliknya yang dikontrol.

"Kami meminta juga bila ada perusahaan yang nakal ditindak, jangan hanya masyarakat mengadu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ini harus ada tindakan tegas, bagaimana caranya pemerintah itu yang memiliki regulasi, dan harus bisa mengendalikan hal itu, kan miris pemerintah tidak bisa berdaya menghadapi perusahaan," jelasnya.

Gubernur  Kalimantan  Barat  Sutarmidji meminta perusahaan  sawit yang ada di Kalimantan  Barat untuk mematuhi  patokan harga TBS yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 

Bilamana hal itu tidak dilakukan, maka ia akan membuat rekomendasi sanksi bagi perusahaan  yang melanggar hal tersebut. 

Hal itu disampaikannya saat menemui ratusan Petani Sawit  yang menggelar demonstrasi  di kantor Gubernur Kalbar, Jumat 15 juli 2022. 

Dalam Pengawasan harga TBS di Kalbar, Midji akan meminta sejumlah pihak turut menjadi pengawas, di antaranya ia akan meminta Ombusdman Kalbar untuk mengawasi harga TBS. 

"Yang melanggar kita akan sanksi, termasuk akan saya akan sampaikan ke Kementerian kalau perlu sampai bekukan perizinannya," tegasnya. 

Kemudian, terkait penurunan  pajak dan lain sebagainya  yang membebani petani, ia akan sampaikan keluhan tersebut ke pemerintah pusat. 

Ia juga meminta kepada para Bupati di seluruh Kalbar untuk ikut menjaga kestabilan harga sawit di Kalbar, agar masyarakat  petani tidak merugi, bila perlu memanggil  pihak perusahaan untuk dimintai  keterangan.

Terkait demonstrasi petani sawit di Kalbar yang menuntut harga TBS stabil, Anggota DPR RI asal Kalbar Adrianus Asia Sidot menilai bahwa itu merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak komperhensif.

• Lasarus Dorong Perusahaan Sawit di Kalbar Ekspor CPO Lewat Pelabuhan Kijing Mempawah

Ia menilai pemerintah hanya melakukan pelarangan namun tidak membuat jalan keluar dari masalah yang ada.

"Misalnya pelarangan ekspor CPO, inikan berimbas kepada para petani, saya sendiri juga merasakan apa yang dirasa petani, harga pupuk mahal, harga operasional mahal, dan itu tidak dijadikan jalan keluar oleh pemerintah," ujarnya, Jumat 15 Juli 2022.

Harusnya pemerintah lebih bijaksana dalam mengambil kebijakan untuk menstabilkan minyak goreng tersebut. Terkait aksi yang dilakukan Petani Sawit Kalbar kali ini, ia menyatakan dukungannya.

"Kalau petani demo itu wajar, saya mendukung kalau akhirnya petani bereaksi seperti itu, dan memang pemerintah harus diingatkan, dan karena terkadang bila diingatkan dengan cara biasa tidak ada tanggapannya," katanya.

Kepada aparat penegak hukum, ia berpesan untuk tidak bertindak represif ketika menghadapi petani yang melakukan aksi demonstrasi ini, karena petani saat ini sudah sangat menderita dengan harga TBS yang rendah.

Ia juga meminta pemerintah untuk mempermudah perizinan agar perusahaan ataupun petani lebih mudah menjual hasil panennya