Sutarmidji Optimis Pencapaian Pajak Hingga Desember 2022 Bisa Lebih Dari Rp 9 triliun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat Tahun 2022 sebesar Rp 7,55 Triliun. Saat ini hingga 30 Juni 2022 atau per semester I, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Kalbar sudah tercapai Rp 5,46 triliun atau 72,38 persen.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji optimis pencapaian pajak hingga Desember 2022 bisa diatas Rp 9 triliun.

"Target penerimaan pajak nasional tahun ini Rp 7,5 triliun, perkiraan saya bisa di atas 9 triliun untuk Kalbar. Jangan khawatir Pak," ujar Midji kepada Kakanwil DJP Kalbar saat Peringatan Hari Pajak di Hotel Mahkota Kamis 14 Juli 2022.

Ia mengatakan tahun 2022, PAD juga akan lebih besar, dimana saat ini realisasi sudah lebih dari 58 persen.

"Saya perkirakan akan lebih dari target. Karena trennya makin bagus, ini menunjukkan ekonomi Kalbar sudah pulih," ujarnya.

• Penerimaan Pajak Tumbuh Positif, Sejalan dengan Pemulihan Ekonomi di Kalimantan Barat

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 perkiraan Midji diatas 5 persen namun semua stakeholder harus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Komoditas seperti beras, gula, dan lainnya jangan sampai menjadi penyumbang inflasi," ujarnya.

Penyumbang PAD terbesar kata Midji adalah retribusi-retribusi pemakaian kekayaan daerah, BUMD dan sebagainya.

"Bank Kalbar itu memberikan kontribusi PAD hampir Rp 100 miliar setiap tahun. Sampai hari ini pendapatan asli daerah realisasinya sudah 58,23 persen, pajak daerah 52,53 persen hampir 53 persen. Tadi malam kita membuat KUA PPAS, saya bilang saya maunya dari Rp 5,6 triliun, tahun depan itu Rp 6,1 triliun," ujarnya. 

Ia mengatakan dalam mencapai target pasti ada tantangan. Selama kualitas belanja baik ia mengatakan jangan takut dengan masalah politis.

"Kepala daerah enggak perlu takut. Bagaimana kita ngelola kalau tidak ada tantangan, jangan hanya sekedar mendapatkan. Takutnya tahun politik, enggak apa-apa karena belanjanya untuk kesejahteraan rakyat bukan belanja untuk foya-foya enggak tentu," ujarnya.

Midji mengatakan yang perlu ditakuti ketika pendapatan besar namun belanja tidak produktif.

"Tidak menyentuh kepentingan masyarakat, tidak menyentuh kepentingan rakyat, itu yang jangan. Tapi selama belanja itu kualitas belanjanya baik dan itu bisa dongkrak kesejahteraan masyarakat, sudah jalan aja," ujarnya.

• Program Pengungkapan Sukarela Sumbang Rp 717 Miliar Penerimaan Pajak Kanwil DJP Kalbar

Ia mengaku saat itu obsesinya menjadikan Kalbar menjadi provinsi dengan ekonomi teratas.

"Dulu Kalbar dari 5 provinsi di Kalimantan ekonominya tampilan ekonomi selalu berada di nomor 4. Setelah Kaltim, Kalsel, Kalteng, baru Kalbar. Saya bilang enggak bisa, saya maunya tampil nomor 1, nah silakan lihat data 2 tahun 3 tahun terakhir ini, Kalbar sudah tampil di nomor 2.

Bahkan pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dibanding Kaltim dibanding Kalsel, Kaltara, Kalbar yang paling tinggi, IPM kita paling rendah, kemiskinan kita paling tinggi di Kalimantan. Kita mendongkrak ekonomi untuk menutup tampilan itu," ujarnya.

Midji mengatakan dengan penghasilan CPO 5,3 sampai 6 juta ton per tahun yang tercatat di Kalbar itu belum 20 persen.

"Karena kita tidak ada pintu ekspor, ada waktu itu Badau saja itu kecil. Semuanya lewat Riau, Batam, Tanjung Perak, Lampung, sehingga nilai ekspornya tercatat di sana. Makanya bagi hasil sawit saya mintanya bukan berdasarkan pintu ekspor tapi berdasarkan daerah produksi dan Alhamdulillah sudah oke sehingga ketika ekspor CPO nanti tercatat tampilan ekonomi Kalbar itu akan semakin baik," ujarnya.

Kalau IKM tidak di Kaltim, ia yakin Kalbar bisa diurutan nomor 1.

"APBD mereka sudah Rp 14 triliunan, kita baru Rp 5,6 triliun tapi melihat pembangunan walaupun kita lebih luas wilayahnya kita masih bisa selesai, tampilan ekonomi Kalbar sekarang selalu di nomor 2 pada 3 tahun terakhir ini. Dan ketika nanti CPO di sini, kemudian smelter bauksit sudah berproduksi dan bertambah maka ekonomi Kalbar akan lebih kuat," ujarnya.

Hal yang harus dijaga bersama kata Midji adalah kebutuhan pokok sehari-hari jangan sampai inflasi.

"Alhamdulillah beberapa bulan ini beras sudah tidak menyumbang inflasi, justru deflasi. Gula masih karena kita tidak ada produksi di sini, tapi itu akan bisa diatasi ketika kita memberi ruang kepada swasta tidak hanya satu yang monopoli tapi banyak distributor. Inflasi tidak ada masalah asal masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Kalau perkirakan BI inflasi 4,5 persen, saya masih di atas 5 persen," katanya.

• Pendapatan APBD Kalbar Tertinggi Kedua se-Indonesia, Sutarmidji Ingatkan Perkebunan Bayar Pajak

Penerimaan Pajak Tumbuh Positif

Realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat hingga 30 Juni 2022 atau per semester I sudah tercapai Rp 5,46 triliun atau 72,38 persen dari jumlah target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat Tahun 2022 sebesar Rp 7,55 Triliun.

Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kurniawan Nizar mengatakan kinerja penerimaan pajak ini masih tumbuh positif, konsisten sejak Maret 2021 lalu sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Terbukti kinerja penerimaan di Kanwil DJP Kalbar terus meningkat hingga tumbuh sebesar 73,96 persen pada semester I Tahun 2022.

"Pertumbuhan ini jauh lebih baik dibandingkan pada Tahun 2021 dengan periode yang sama dimana pertumbuhan hanya 10,78 persen. Pertumbuhan perjenis pajak sampai dengan semester I ini yang paling terlihat yakni Pajak Penghasilan (PPh) dengan jumlah pertumbuhan 110,35 persen dibanding semester I tahun lalu, sedangkan untuk jenis pajak lainnya mengalami penurunan dengan jumlah pertumbuhan -44,17 persen apabila dibandingkan dengan tahun lalu," jelas Nizar.

Pertumbuhan penerimaan pajak Semester I yang dicapai oleh Kanwil DJP Kalbar ditopang oleh 5 sektor utama yang juga mengalami pertumbuhan.

Kurniawan Nizar juga menjelaskan bahwa secara komulatif, seluruh sektor dominan mencatat pertumbuhan yang positif pada semester I 2022 sebesar 68,60 persen dengan jumlah pertumbuhan paling tinggi pada sektor Industri Pengolahan sebesar 103,86 persen.

• Cara Daftar NPWP Online Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi WNI dan WNA di Laman Resmi DJP Online

Naiknya harga komoditas khas Kalbar menjadi salah satu faktor tingginya angka pertumbuhan pada semester I 2022.

Kurniawan Nizar juga mengatakan pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan semester I ini didukung dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang sudah dilaksanakan pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 dengan total penerimaan PPh Final melalui PPS sebanyak Rp 717 miliar dari sejumlah 6.372 wajib pajak yang mengikuti program tersebut.

“Kami semakin optimis Kanwil DJP Kalbar pada tahun 2022 ini akan mencapai target penerimaan yang telah dipercayakan untuk ketiga kalinya, melihat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 73,96 persen sampai dengan berakhirnya Semester I 2022 ini yang terus membaik," ungkap Nizar.