Pendapatan APBD Kalbar Tertinggi Kedua se-Indonesia, Sutarmidji Ingatkan Perkebunan Bayar Pajak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Realisasi pendapatan Kalbar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada triwulan kedua Tahun 2022 telah mencapai angka 44,65 persen per 25 Juni 2022.

Pencapaian tersebut membawa Pemprov Kalbar berada pada peringkat kedua se-Indonesia.

Provinsi Kalbar berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menduduki peringkat pertama dengan realisasi 44,69 persen.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan capaian tersebut menunjukkan pelayanan yang semakin baik dan cepat, data-data yang baik, transparan ditambah dengan elektronifikasi juga akan membuat pendapatan meningkat.

"Tinggal manajemen saja, contohnya manajemen aset, harusnya kalau aset-aset Pemda itu di-HPL-kan kemudian diberikan HGB itu sangat besar sekali. Makanya dulu Bapenda menargetkan pendapatan di sektor itu Rp1,6 miliar, saya bilang tidak bisa, target saya harus di atas Rp30 miliar, nah sekarang ternyata sudah mencapai lebih dari Rp20 miliar," ujarnya.

Baca juga: Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kalbar Ranking 2 Se- Indonesia, Sekda : Komitmen Gubernur Kalbar

Capaian HGB di atas HPL tahun 2022 tersebut menurut Sutarmidji tahun bisa menembus Rp40 miliar.

"Padahal Bapenda awalnya hanya menghitung Rp1,6 miliar. saya yakin itu bisa. Kemudian PAP, awalnya cuma Rp1 miliar sampai Rp 2 miliar, faktanya tahun kemarin ada kurang lebih Rp15 miliar. Peningkatan, kita juga sudah semakin membaik, di mana pendapatan asli daerah itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan dana transfer pusat," ujarnya.

Sutarmidji mengatakan kalau misalnya sumber-sumber pendapatan pajak seperti retribusi dan kekayaan daerah dikelola dengan baik, bukan mustahil PAD Kalbar akan semakin tinggi.

"Termasuklah Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, ini juga masih banyak terutama perkebunan yang banyak tak bayar, saya yakin itu. Perkebunan sektor PAP-nya hampir tak bayar, saya ketika akan dilakukan audit tentang perkebunan sawit ini saya akan sampaikan, terutama Masalah PKB-BBNKB, PAP, dan lainnya," ungkapnya.

Ia menyarankan semua perkebunan lebih baik segera membayar.

"Dari pada nanti ketika audit ternyata tidak membayar pajak, dan saya tak akan beri toleransi, itu bisa ada sanksi, kalau sudah sangat tinggi angkanya, bisa saja nanti dibawa ke masalah hukum. Artinya perbaikan berhasil. Waktu saya masuk gubernur itu PAD kita hanya Rp1,7 triliun, sekarang sudah hampir Rp2,7 triliun. Target saya kalau tidak pandemi kemarin itu PAD kita bisa di atas Rp3 triliun. tapi sampai akhir masa jabatan perkiraan saya Rp2,75 triliun. mudah-mudahan bisa lebih," ujarnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News