PAN Pontianak Targetkan 6 Kursi Pada Pileg 2024 Mendatang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pontianak Kalimantan Barat menargetkan sebanyak 6 Kursi pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

Sebagaimana hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua DPD PAN Kota Pontianak, Alwy Almutahar.

"Target awal kita di 2024 di semua TPS di Kota Pontianak sebanyak 2001 TPS menyiapkan saksi dan sekarang sudah terbentuk 800 saksi. Target bulan Juli 2022 bisa terbentuk 2001 saksi," ujarnya, Senin 27 Juni 2022.

"Sedangkan untuk kursi setiap dapil kita targetkan satu kursi, terkecuali Pontianak barat dan Utara, Selatan, Tenggara kita targetkan dan potensi bisa dua kursi disana. Kedepannya kita berharap bisa lebih dari lima kursi bahkan enam kursi. Ini bukan mimpi, tapi untuk mengembalikan target PAN yang sebelumnya pernah mendapat 5 kursi," ungkapnya.

• DPD PAN Kubu Raya Targetkan Kursi Bupati dan Raih 6 Kursi di DPRD

Ia menerangkan, bahwa setiap dapil sudah ada kader PAN bahkan kata dia, sudah terpenuhi hingga 60 persen bahkan lebih. Selain itu, banyak juga kader dari partai lain yang mendaftar atau pindah ke PAN yang tentunya disambut baik.

Terkait dengan penyaringan calon legislatif, Alwi menerangkan, bahwa di partai PAN tidak dipungut biaya atau gratis. Bahkan kata dia, untuk pendanaan saksi di setiap TPS nantinya juga difasilitasi oleh PAN.

Dalam memantapkan target-target tersebut bisa tercapai, DPD PAN Kota Pontianak pun telah menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Musyawarah Ranting (Musran) se-Kota Pontianak yang digelar di Hotel Merpati Jalan Imam Bonjol Pontianak Kalimantan Barat pada Minggu 26 Juni 2022 kemarin.

Ia pun optimis bisa mencapai target -target itu, terlebih kata dia, banyak juga kader PAN yang akan maju di Legislatif tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara itu, Wakil Ketua I PAN Kalimantan Barat, Ardiansyah mengungkapkan, bahwa Rakerda dan Musran ini memang menjadi salah satu intruksi dari Pengurus Pusat agar segera dilaksanakan.

"Jadi rakerda ini sesuai dari DPP agar seluruh Indonesia DPD harus menyelesaikan rakerda hingga 30 Juni 2022 ini," ujarnya.

Dalam Rakerda dan Musran ini, ungkap dia, membahas berkaitan dengan rekomendasi Pileg maupun Pilpres.

"DPP ingin mendengarkan aspirasi dari bawah mulai tingkat DPD hingga Ranting siapa yang diusulkan untuk capres 2024. Kemudian persiapan pileg dan pilpres dan persiapan saksi," ungkapnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News