Pemprov Kalbar Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI
Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat disampaikan oleh perwakilan masing-masing Fraksi, dan tiap-tiap Fraksi
Penulis: Tri Pandito Wibowo | Editor: Hamdan Darsani
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalbar kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Predikat ini merupakan penilaian tertinggi dalam pelaksanaan keuangan daerah.
Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan di Balairung Sari DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jum'at 24 Juni 2022.
Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat disampaikan oleh perwakilan masing-masing Fraksi, dan tiap-tiap Fraksi mengapresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hingga mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
• PLN Kalbar Dorong Peningkatan Pendidikan Literasi Anak
Usai mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut membahas pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, sebagaimana yang telah dilaksanakan, ada peningkatan dari Rp 5,7 triliun menjadi Rp 6,4 triliun rupiah.
"Walaupun ada hal-hal yang masih dipertanyakan oleh anggota DPRD melalui pemandangan Fraksi-fraksi tadi, dimana ada kegiatan yang sudah kita laksanakan dan ada yang belum dilaksanakan dan nanti akan dibahas dalam Rapat gabungan," kata Ria Norsan
Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga mengungkapkan bahwa daya serap anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2021 sebesar 94 persen sudah cukup bagus.
"Untuk di tahun Anggaran 2022 ini semua tender pekerjaan sudah hampir selesai, dan sekarang bulan keenam hingga sebelum akhir tahun diharapkan semua kerjaan tuntas dan tidak akan ada yang terlambat," ujarnya. (*)
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News
