Berikut Persiapan yang Harus Dilakukan oleh KPU dan Bawaslu untuk Pemilu dan Pilkada 2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiawaty menyampaikan, terkait dengan kesiapan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

Menurutnya ada beberapa persiapan penting yang perlu dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu. Diantaranya ia sebutkan adalah penting untuk melakukan sosialisasi serta pendidikan politik kepada pemilih.

Kemudian juga perlu melakukan singkronisasi tahapan Pemilu dan Pilkada secara teknis yang memungkinkan untuk dilakukan secara bersamaan guna mencapai efisiensi dan efektifitas anggaran.

• Pemkot Pontianak Terus Dongkrak PAD Lewat Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

"Karena mengingat pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 nanti memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu, maka tidak menutup kemungkinan bagi penyelenggara pemilu untuk tetap memprioritaskan agar biaya yang digunakan bisa dilakukan penghematan. Dan tentu dengan tidak mengurangi kualitas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada itu sendiri," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Kamis 2 Juni 2022.

Kemudian lanjutnya, langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan struktur organisasi penyelenggara pemilu di tingkatan daerah. 

"Harus dipastikan proses rekrutmen berjalan lancar dan berkualitas, serta optimalisasi penggunaan teknologi untuk menunjang dan mempermudah kerja-kerja kepemiluan," tuturnya.

Adapun hal-hal yang harus diantisipasi kata dia, adalah masih terkait kualitas daftar pemilih dan praktik pilitik uang serta cakupan jangkauan internet di seluruh wilayah Kalbar ketika nantinya penggunaan teknologi informasi digunakan untuk pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada. 

"Maka penyelenggara pemilu juga perlu melibatkan dan mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan yang ada di daerah," jelasnya.

Selanjutnya, terkait dengan partai maupun figur seperti apa yang akan dipilih oleh masyarakat. Tentu menurutnya setiap masing-masing Partai Politik sebagai peserta pemilu tentu sudah memiliki visi-misi dan program kerja yang baik untuk rakyat.

Demikian juga dengan para calon yang maju dalam proses kontestasi pemilu dan Pilkada, tentunya mereka adalah figur-figur yang baik karena berdasarkan ketentuan undang-undang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon. 

"Untuk itu, agar visi-misi dan program kerja Partai Politik peserta pemilu dan para calon diketahui secara luas oleh masyarakat. Maka penyelenggara pemilu perlu untuk memberikan akses kepada rakyat sebagai pemilih untuk bisa dengan mudah mencari tahu informasi tentang Partai Politik dan latar belakang atau jejak rekam dari para calon," ungkapnya.

Disamping itu, kata Umi Rifdiawaty, tentu masing-masing partai politik dan para calon memiliki strategi pemenangan untuk mendapatkan simpati agar dipilih oleh pemilih.

"Dan tentunya hal itu dapat dilakukan dengan cara yang elegan dan bermartabat," pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News