BPN Mempawah Lakukan Aksi Perubahan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Telah dilaksanakan penandatangan Nota Kesepakatan, keputusan bersama, perjanjian kerjasama bersama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Pemerintah Daerah Mempawah, Polres Mempawah, dan Kejaksaan Negeri Mempawah, di Kantor Bupati Mempawah, Rabu 25 Mei 2022.

Penandatanganan jalinan kerjasama tersebut turut dirangkai dengan Deklarasi Eksternalisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI), serta Penyerahan Sertipikat Aset Pemkab Mempawah.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Mempawah, Erlina, Kepala Kantor Pertanahan Mempawah, Wendi Isnawan, Kapolres Mempawah, AKBP Fauzan Sukmawansyah, Kajari Mempawah, Didik Adyotomo.

Serta turut hadir pada kesempatan tersebut Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalbar, Amir Mattako.

• Bupati Erlina Apresiasi BPN Mempawah atas Dukungan Terhadap Proses Pembangunan di Kabupaten Mempawah

Wendi Isnawan mengatakan, melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama merupakan langkah awal mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah.

Maka untuk mewujudkan itu, Wendi menegaskan komitmen pihaknya dalam memberantas dan mencegah terjadinya kasus pertanahan di Kabupaten Mempawah yang diakibatkan para mafia tanah.

“Karena kasus pertanahan akan menghambat pembangunan daerah dan iklim investasi khususnya di Kabupaten Mempawah. Termasuk juga dapat menghambat terwujudnya WBK dan WBBM. Jadi kita harus bersama-sama terus membangun sinergisitas baik Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam mencegah hal tersebut diatas,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh jajarannya terus menjalin sinergitas dengan Pemkab Mempawah, Polres Mempawah dan Kejari Mempawah guna mencegah dan penanganan kasus pertanahan.

"Kami Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah tentunya akan berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan mafia-mafia tanah," tegasnya.

Dirinya mengatakan, banyak kasus pertanahan di tanah air yang terjadi akibat ulah mafia tanah, dan sangatlah merugikan kita semua.

• BMKG Gelar Sekolah Lapang Iklim di Desa Sungai Nipah Mempawah

"Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah juga akan bersungguh-sungguh agar masyarakat di Kabupaten Mempawah mendapatkan hak dan kepastian hukum atas aset-aset yang mereka miliki," jelasnya.

"Kami juga memiliki program strategis pertanahan antara lain PTSL, Redistribusi tanah, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tentunya kami tidak bisa bergerak sendirian, dan butuh dukungan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Mempawah ini," terangnya lagi.

Ditempat yang sama, Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalbar, Amir Mattako mengatakan, dirinya mewakili Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalbar, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah.

"Kami BPN Provinsi selaku pembina kantor-kantor Pertanahan se-Kalimantan Barat tentunya sangat mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Pertanahan Mempawah," ujarnya.

"Terimakasih atas support yang diberikan oleh Bupati, Kapolres, Kajari, dan seluruh stakeholder yang ada di Mempawah. Karena aksi-aksi perubahan ini ialah tiada lain untuk mendukung peningkatan layanan-layanan pertanahan khususnya di Kabupaten Mempawah," terangnya lagi.