Aturan Baru PPKM Diperpanjang - Jam Operasional Semua Tempat Usaha dan WFH Kini Dioptimalkan
Aturan baru setelah pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali.
Penulis: Rizky Zulham | Editor: Rizky Zulham
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aturan baru setelah pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali.
Meski demikian, aturan PPKM akan diperlonggar seiring dengan membaiknya kondisi pandemi di Indonesia.
Hal ini disampaikan Koordinator PPKM di Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kepresidenan Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan "Work From Home" atau bekerja dari rumah.
Meningkatnya aktivitas ekonomi saat libur lebaran, dikhawatirkan dapat meningkatkan kasus positif Covid-19.
• Syarat Naik Pesawat Terbaru Selama Mei 2022 Kini Tes PCR Tak Berlaku Lagi di Aturan Semua Maskapai
PPKM juga masih diberlakukan di luar Pulau Jawa dan Bali selama 2 pekan ke depan.
Sementara itu, jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet terus berkurang.
Hari ini, ada 3 orang pasien yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran, ketiganya merupakan pasien bergejala ringan yang dirawat di Tower 6.
Momen Idul Fitri yang baru saja dilalui telah memberikan pemulihan aktivitas perekonomian yang begitu tinggi.
Begitu pula tingkat mobilitas masyarakat yang sangat cepat dan tinggi dalam periode tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Manko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
"Mobilitas masyarakat keluar dari rumah tercatat meningkat hingga 48,1 persen, dibandingkan base line," ungkapnya pada konferensi pers virtual, Senin 9 Mei 2022.
Selanjutnya indeks belanja mandiri di Indonesia pun meningkat hingga 31 persen lebih tinggi dibandingkan puncak lebaran tahun 2021 lalu.
Menurut Luhut, meski ada dampak positif dari mobilitas dan aktivitas ekonomi yang mengalami peningkatan, hal ini juga memiliki risiko.
Yaitu berupa penyebaran kasus yang perlu diantisipasi oleh pemerintah.