Alasan Tsamara Amany Keluar dari PSI, Bukan Ingin Masuk Partai Lain
Tsamara mengungkapkan, keputusan dirinya mengundurkan diri dari PSI bukan karena ingin bergabung ke partai politik lain.
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketua DPP PSI, Tsamara Amany menyatakan keluar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Keputusan itu disampaikan Tsamara pada hari Senin 18 April 2022.
"Selama 5 tahun mengabdi di PSI sebagai Ketua DPP, per hari ini 18 April 2022, saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader PSI," kata Tsamara dalam keterangan video di akun Youtube, Senin.
Tsamara mengungkapkan, keputusan dirinya mengundurkan diri dari PSI bukan karena ingin bergabung ke partai politik lain.
Sebaliknya, ia merasa saat ini membutuhkan perjalanan baru di luar partai politik.
• BERITA FOTO - Ngamen Dengan Kostum di Pontianak
"Untuk saat ini saya ingin fokus mengabdi untuk Indonesia melalu cara-cara lainnya," kata Tsamara.
"Salah satunya dengan fokus menyuarakan isu perempuan, dan mengabdi untuk kepentingan perempuan," jelasnya.
Menurutnya, keputusan mengundurkan diri juga dilakukan secara baik-baik.
Ia menegaskan, tidak ada konflik atau pun perbedaan pandangan dalam keputusan keluar dari PSI.
"Perlu ditegaskan bahwa saya mengundurkan diri dari PSI secara baik baik tanpa konflik apapun atau perbedaan pandangan," ucapnya.
Kendati sudah tak jadi bagian dari PSI, Tsamara tetap menganggap partai itu sebagai rumahnya untuk belajar politik.
• Persija Pertahankan Osvaldo Haay Setelah Maman Abdurahman dan Tony Sucipto
"Tanpa PSI, saya tidak akan bisa berjalan sejauh ini, saya ingin ucapkan terima kasih dari lubuk hati paling dalam," kata dia.
Tsamara Amany lahir di Jakarta pada 24 Juni 1996.
Dia merupakan anak dari seorang pengusaha tambang bernama Muhammad Abdurachman Alatas. Dia menempuh pendidikan sarjana (S1) bidang Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina, Jakarta, pada 2018.
Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019, Tsamara bergabung dengan PSI dan didapuk menjadi Juru Bicara pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo -KH. Ma'ruf Amin.
Sebagai politisi, Tsamara pernah terlibat perdebatan dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Hal itu bermula saat Fadli menciut melalui akun Twitter @fadlizon pada 31 Maret 2018 yang menyanjung pemimpin seperti Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Kalau ingin bangkit dan jaya, RI butuh pemimpin seperti Vladimir Putin, berani, visioner, cerdas, berwibawa, enggak banyak ngutang, enggak planga plongo," cuit Fadli saat itu.
Tsamara yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI menanggapi cuitan Fadli.
Dia juga menantang Fadli untuk mengungkap siapa yang dimaksud dalam cuitan itu.
"Siapa pemimpin 'planga plongo' yang dimaksud? Saya yakin Pak Fadli berani mengungkap siapa yang dimaksud oleh beliau," kata Tsamara.
Tsamara mengatakan, dia heran dengan Fadli yang membanggakan Putin.
Menurut dia, Putin adalah sosok pemimpin yang otoriter dan tidak cocok memimpin Indonesia.
Dalam kesempatan lain, PSI mengunggah video tentang pernyataan Tsamara yang mengkritik Putin melalui Twitter.
Saat itu Tsamara mengatakan tidak ada kebebasan beraspirasi di Rusia seperti di Indonesia.
Tsamara juga menyinggung soal praktik korupsi di Rusia.
"Kalau kita lihat dari segi indeks persepsi korupsi, Indonesia jauh di atas Rusia," ujar Tsamara.
"Nah kalau sudah tahu begitu, yakin orang seperti itu mau dijadikan standar kepemimpinan? Kalau saya tidak mau ada pemimpin seperti itu di Indonesia. Kalau kamu?" kata Tsamara dalam video itu.
Video Tsamara lantas ditanggapi oleh situs berita Russia Beyond The Horizon (RBTH).
Mereka meminta Tsamara lebih bijak berkomentar terkait kondisi negara lain.
Dalam tahun itu juga Tsamara kembali terlibat perdebatan dengan Fadli Zon.
Sebab saat itu Dewan Perwakilan Rakyat dicap sebagai lembaga yang tidak dipercaya masyarakat.
Fadli Zon saat itu meminta supaya masyarakat memaklumi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat yang jeblok. Tsamara mengatakan seharusnya pimpinan DPR menjadi pihak terdepan yang tidak menolerir buruknya kinerja itu.
"Ini menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Pak Fadli sebagai pemimpin oposisi, garang sekali kepada Pak Jokowi dan pemerintah, setiap persoalan dikritik keras. Tetapi justru melempem kepada lembaganya sendiri," ujar Tsamara melalui keterangan tertulis, Selasa 4 Desember 2018.
Tsamara mengatakan, seharusnya Fadli tidak menjadikan kampanye Pemilihan Legislatif sebagai alasan.
Sebab, sedianya anggota DPR incumbent akan mendapatkan dukungan dari publik jika menunjukan kinerja yang baik.
"Kinerja DPR yang jeblok bukan hal baru. DPR selalu gagal memenuhi target prolegnas," kata Tsamara.
Menurut dia, sebaiknya Fadli fokus membenahi kinerja DPR. Fadli tidak seharusnya meminta masyarakat untuk memaklumi hal tersebut.
"Dengan kinerja DPR yang buruk seperti ini, Pak Fadli harus berani berkata jangan memilih mereka yang tak bekerja dengan baik di DPR," kata Tsamara.
