Alasan Tsamara Amany Keluar dari PSI, Bukan Ingin Masuk Partai Lain
Tsamara mengungkapkan, keputusan dirinya mengundurkan diri dari PSI bukan karena ingin bergabung ke partai politik lain.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketua DPP PSI, Tsamara Amany menyatakan keluar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Keputusan itu disampaikan Tsamara pada hari Senin 18 April 2022.
"Selama 5 tahun mengabdi di PSI sebagai Ketua DPP, per hari ini 18 April 2022, saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader PSI," kata Tsamara dalam keterangan video di akun Youtube, Senin.
Tsamara mengungkapkan, keputusan dirinya mengundurkan diri dari PSI bukan karena ingin bergabung ke partai politik lain.
Sebaliknya, ia merasa saat ini membutuhkan perjalanan baru di luar partai politik.
• BERITA FOTO - Ngamen Dengan Kostum di Pontianak
"Untuk saat ini saya ingin fokus mengabdi untuk Indonesia melalu cara-cara lainnya," kata Tsamara.
"Salah satunya dengan fokus menyuarakan isu perempuan, dan mengabdi untuk kepentingan perempuan," jelasnya.
Menurutnya, keputusan mengundurkan diri juga dilakukan secara baik-baik.
Ia menegaskan, tidak ada konflik atau pun perbedaan pandangan dalam keputusan keluar dari PSI.
"Perlu ditegaskan bahwa saya mengundurkan diri dari PSI secara baik baik tanpa konflik apapun atau perbedaan pandangan," ucapnya.
Kendati sudah tak jadi bagian dari PSI, Tsamara tetap menganggap partai itu sebagai rumahnya untuk belajar politik.
• Persija Pertahankan Osvaldo Haay Setelah Maman Abdurahman dan Tony Sucipto
"Tanpa PSI, saya tidak akan bisa berjalan sejauh ini, saya ingin ucapkan terima kasih dari lubuk hati paling dalam," kata dia.
Tsamara Amany lahir di Jakarta pada 24 Juni 1996.
Dia merupakan anak dari seorang pengusaha tambang bernama Muhammad Abdurachman Alatas. Dia menempuh pendidikan sarjana (S1) bidang Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina, Jakarta, pada 2018.
Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019, Tsamara bergabung dengan PSI dan didapuk menjadi Juru Bicara pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo -KH. Ma'ruf Amin.