Terima Enam Tuntutan Aksi Mahasiswa, DPRD Kalbar Siap Suarakan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koordinator aksi Cipayung Plus Kalimantan Barat, Esandy Santoso memaparkan enam poin tuntutan yang menjadi fokus utama dalam aksi 13 April 2022 di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Dikatakannya dalam aksi ini ada enam isu yang disuarakan, empat isu Nasional dan dua isu Daerah.

“Baik terkait demo ini ada beberapa isu yang kami bawa ada enam, empat isu nasional dan dua itu isu Daerah. Isu nasional yang pertama kami mengutamakan isu ekonomi,” jelasnya, Rabu, 13 April 2022.

Menolak kenaikan harga bahan pokok, menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Pertamax, menolak kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

• Tolak Potensi Presiden Tambah Masa Jabatan, Masyarakat Cipayung Plusc Kalbar Gelar Aksi

Menolak Amademen UUD 1945 yang berpotensi penambahan masa jabatan Periode atau Presiden menjadi tiga periode.

“Nah kemudian dua isu daerah yang pertama kami meminta Pemerintah Provinsi untuk melakukan evaluasi izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang merugikan lingkungan dan merugikan masyrakat,” terangnya.

“Isu yang kedua, kami meminta Pemerintah Provinsi dan Polda Kalimantan Barat, untuk segera melakukan, atau mengawasi distribusi Minyak Solar agar tidak terjadi kelangakaan dan kenaikan harga,” katanya.

Ersandy yang juga sebagai ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalbar menambahkan, dalam orasi ini pihaknya tidak meminta banyak, karena legislatif ini bukan ranah untuk mengambil keputusan eksekutif.

Tapi pihaknya langsung meminta bukti konkrit bahwa mereka (DPRD) sepakat atau sejalan dengan kepentingan rakyat.

“Jadi tadi sudah terlaksanakan konferensi pers, kita semua. Dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat mewakili nama masyarakat, sepakat akan tuntutan kita, dan kemudian mereka akan menyampaikan tuntutan itu, nanti hari Senin,” pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)