PT Pelindo Regional 2 Pontianak Komitmen Berantas Mafia Pelabuhan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia) Regional 2 Pontianak menggelar Stakeholder Gathering bersama insan maritim pelabuhan Pontianak, di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Kamis 17 Maret 2022.

Pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan sejumlah intansi terkait yang berhubungan langsung dengan PT Pelindo 2.

Genderal Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak Udin Mahmudin menyampaikan, pertemuan ini merupakan agenda rutin dari Pelindo bersama pihak - pihak yang terlibat dalam usaha pelayaran, dengan tujuan untuk saling berbagi informasi, dan fokus utama pembahasan dalam pertemuan ini ialah membahas terkait pemberantasan Mafia Pelabuhan.

''Kita juga menyatukan persepsi, dan kita yang ada disini beramai - ramai menandatangani Pakta Integritas, setelah sebelumnya Pak Presiden Joko Widodo meninjau pelabuhan Tanjung Priok, dan kita juga fokus disitu,''ujarnya.

"Kita kumpulkan semua petugas mulai dari operator alat berat, bongkar muat, petugas teli, pandu, dan teman - teman dari kelembagaan untuk mengaungkan komitmen bersama Pelabuhan Bersih,'' jelasnya.

• Komitmen Bersama Jadikan Pelabuhan Bersih di Lingkungan Pelindo Regional 2 Pontianak

Tambahnya, tanpa adanya komitmen bersama dalam memberantas Mafia Pelabuhan, maka pemberantasan ini akan sulit dilakukan.

Sebelum mengajak pihak eksternal berkomitmen untuk pemberantasan Mafia Tanah, Udin Mahmudin mengatakan pihaknya secara internal sudah lebih dahulu melakukan sejumlah langkah.

''Secara internal, kami pelayanan sudah jelas, kami sudaha ada sanksi, dan sacara alur kerja juga jelas, dan melaksanakan komitmen bersama, dan itu langkah - langkah untuk perbaikan itu memberikan pelayanan kepada customer,'' tuturnya.

Kemudian, pada kegiatan ini, Kejaksaan Tinggi Kalbar melalui Asisten Intelegent Taliwondo yang memberikan sosialisasi terkait Mafia Pelabuhan berharap dengan stakholder gathering ini dapat menumbuhkan kesadaran memiliki, dan kepedulian bagi pelaksana pelabuhan.

Taliwondo menyampaikan, dari penjelasan Jaksa Agung, biaya yang diluarkan dalam operasional di Pelabuhan cukup tinggi, yang berakibat menghambat investasi.

Selain itu, Mafia Pelabuhan juga memiliki efek domino mulai turunnya minat investor yang kemudian membuat berkurangnya lapangan kerja dan daya beli masyarakat menjadi rendah.

''Mudah - mudahan dengan Stakeholder Gathering ini dapat memangkas bukan administrasinya, namun waktunya, administrasi tidak bisa dipangkas, namun waktunya saja,'' ujarnya. (*)