Pembantaian KKB Papua ke Masyarakat Terus Terjadi di Papua ! Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah ?
Belum lama ini, delapan karyawan Palapa Timur Telematika (PTT) tewas ditembak oleh KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu 2 Maret 2022.
lihat foto
"Selama bertahun-tahun, kita cenderung melakukan pendekatan keras untuk menyelesaikan masalah. Namun fakta menunjukkan tingkat efektivitas dan keberhasilannya cukup rendah. Dampaknya, problem utama di Papua adalah trust," ungkapnya.
"Kepercayaan publik pada itikad baik pemerintah sangat rendah. Warga cenderung curiga dan pesimis pada langkah-langkah yang diambil dalam upaya penyelesaian masalah Papua," lanjutnya.
• Biodata & Profil Asty Dwi Widyaningrum Atlet Bulutangkis Tunggal Putri Kelahiran 25 Oktober 1999
Menurut Fahmi, masalah Papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang komprehensif, lintas sektor, mengutamakan dialog dan tidak lagi mengutamakan pendekatan keras dan militeristik.
Kata Fahmi, penyelesaian masalah Papua mestinya tidak bisa dibebankan dan memang bukan tanggung jawab TNI-Polri semata, melainkan pemerintah secara keseluruhan, karena kebijakan baru adalah merangkul, bukan memukul.
"Memulai hal baru setelah kegagalan pendekatan sebelumnya memang bukan hal mudah. Tapi lebih baik mencoba ketimbang melanggengkan kekerasan di Papua," ujarnya.
• Twibbon Nyepi 2022 dan Ucapan Kata Mutiara Hari Raya Nyepi 2022
Sebenarnya, kata Fahmi, bukan berarti kita berharap pemerintah tidak lagi melibatkan TNI-Polri dalam penyelesaian masalah Papua.
Namun, sambungnya, yang kita harapkan adalah distribusi peran yang relevan. TNI-Polri juga masih bisa berkontribusi besar dalam upaya penyelesaian itu dengan memperkuat 'soft power' melalui penguatan kapasitas pembinaan teritorial, pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum.
"Bentuknya adalah operasi-operasi teritorial dan penegakan hukum yang bersifat dukungan dan selaras dengan agenda-agenda lintas sektor termasuk melakukan komunikasi sosial melalui produksi dan penyebarluasan propaganda positif," ujarnya.
"Termasuk juga penguatan peran intelijen teritorial menjadi mata dan telinga pemerintah untuk lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat Papua serta memberi asupan data dan informasi lapangan yang bisa mendukung strategi komprehensif pemerintah," lanjutnya
Dengan begitu, kata Fahmi, TNI-Polri akan lebih fokus pada tugas pokoknya menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum di Papua dan tidak lagi dibebani berbagai urusan pemerintahan dan layanan publik yang mestinya menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga lainnya.
"Jika butuh kolaborasi, ada banyak organisasi kemasyarakatan baik kepemudaan, keagamaan maupun profesi yang bisa diajak. Termasuk kelompok-kelompok yang selama ini memberi masukan kritis bagi penyelesaian masalah Papua," pungkasnya.
(*)
