Usul Pemilu Ditunda, Pengamat Sentil Cak Imin! Sebut Soal Elektabilitas dan Hubungan Dengan PBNU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Usulan agar pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang menguat.

Hal ini awalnya dikemukakan oleh Ketum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Setelah Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga mengungkapkan hal serupa

Padahal DPR, Penyelanggara Pemilu dan Mendagri telah menyetujui Pemilu waktu 2024.

Terlebih PDI Perjuangan, Demokrat dan PKS dikabarkan menolak wacana perpanjangan masa jabatan pilpres dan penundaan pemilu.

Polemik perpanjangan masa jabatan itu pun mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin.

Ujang menilai alasan Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda karena elektabilitas Ketua Umum PKB itu sebagai calon presiden tak kunjung meningkat.

• Jokowi Kembali Dapat Restu PDI Perjuangan di Pilpres 2024? Pengamat Berikan Penilaian

"Itu juga ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitanya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU," kata Ujang saat dihubungi, Kamis 24 Februari 2022.

Ujang menyebut, usulan penundaan Pemilu seperti yang disampaikan Gus Muhaimin, adalah kepentingan oligarki dan korporasi.

Oleh karena itu, masyarakat harus bersatu menolak wacana penundaan Pemilu.

"Tak ada alasan mengundur Pemilu. Yang diutarakan oleh Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat," ujar pengamat politik Universitas Al Azhar itu.

PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.

“Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis 24 Februari 2022.

Hasto menyebut, atas dasar ketentuan konstitusi pula konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu," ucapnya.

• Hitung-Hitungan Jika Prabowo Subianto dan Anies Baswedan Bersanding di Pilpres 2024

Hasto juga mengatakan, apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan juga senafas dengan pernyataan Presiden Jokowi yang berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

“Periodisasi Pemilu 5 tahunan membentuk kultur demokrasi. Kuktur berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi daripada berpikir menunda Pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu," jelas Hasto.

Sekedar informasi, sebelumnya Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun.

Alasan yang pertama, kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu, yakni Pemilu 2024 berpotensi merusak prospek ekonomi yang kini mulai membaik pascapandemi Covid-19.

Hal itu disampaikannya usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 23 Februari 2022.

"Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi, pertama para pelaku ekonomi melakukan freeze pembekuan-pembekuan. Freeze atau pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu," kata Gus Muhaimin.

Alasan kedua, kata Gus Muhaimin, transisi kekuasaan setelah Pemilu biasanya membuat kondisi ekonomi tak menentu.

Sehingga, menurutnya hal itu bisa mengganggu suasana momentum ya.g sangat bagus, apalagi setelah digelarnta G20 nanti.

Yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi ancaman konflik saat pemilu.

Atas dasar itu, dari seluruh masukan yang diterimanya, Gus Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.

Dirinya juga bakal menyampaikan usulan itu kepada para elite partai politik dan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," ucapnya.

"Ya setahun lah, kalau enggak dua tahun maksimal. Moga-moga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke pak presiden," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ketua Umum PKB Muhaimin Usul Penundaan Pemilu, Pengamat: Karena Elektabilitasnya Tak Naik-naik