Bappeda Mempawah Harap Prioritas Musrenbang Desa Benar-benar Dimanfaatkan untuk Capai Desa Mandiri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Plt Kepala Bappeda Kabupaten Mempawah, Drs Didik Krismanto, berharap seluruh pelaku pembangunan untuk dapat memberikan sumbangan pemikirannya.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2023, di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Selasa 8 Februari 2022.

"Sehingga melalui Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2023 ini dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat (bottom-up planning) yang akan dipaduserasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah provinsi dan pusat (topdown planning)," jelasnya.

Disamping itu, kata Didik, yang terpenting adalah terciptanya sinkronisasi dan sinergitas antar program pembangunan yang kemudian diharapkan akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah serta menjawab permasalahan dan kebutuhan mendesak di tahun 2023 mendatang.

"Sesuai dengan tujuh agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 salah satunya agenda tersebut adalah untuk ketahanan ekonomi dan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, sejalan dengan itu agenda pembangunan Kabupaten Mempawah mengarah pada pembangunan desa menuju desa mandiri," paparnya.

Sejalan dengan itu kata Didik, pembangunan infrastruktur jalan dan penyediaan sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya dalam pengembangan wilayah desa, sesuai dengan apa yang telah disampaikan bupati mempawah dalam pidato pembukanya dimana salah satu fasilitas kesehatan dan fasilitas infrastruktur merupakan salah satu indikator untuk menunjang pencapaian desa mandiri.

• Pembangunan Merupakan Proses Perubahan Berbagai Aspek Kehidupan Menuju Kondisi Lebih Baik

"Untuk itu diharapkan hasil prioritas musrenbang desa benar-benar dimanfaatkan untuk mencapai desa mandiri," tegasnya.

Dirinya juga menjelaskan, hambatan besar dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mempawah adalah terbatasnya sumber daya pembangunan, khususnya dalam aspek pembiayaan.

Selain itu tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan tahun krusial dimana seluruh kabupaten kota mulai menyediakan pembiayaan untuk persiapan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah sehingga bukan tidak mungkin alokasi APBD diperuntukan untuk persiapan pemilihan legislatif dan pemilihan kepada daerah tersebut.

"Selain itu, kebijakan pusat yang masih diwajibkan untuk alokasi penanganan Covid-19 menjadi perhatian kita bersama hal ini tentunya diperlukan alokasi dana khusus penangan covid-19 tersebut, namun harapannya hal ini tidak berdampak semakin luas sehingga kita dapat merelokasikan anggaran tersebut untuk pembangunan di Kabupaten Mempawah," katanya.

Didik melanjutkan, program/kegiatan strategis yang dapat memberdayakan atau membangkitkan partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pembukaan kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan perlu menjadi perhatian kita bersama.

Demikian juga kata Didik, bidang urusan strategis seperti pertanian, pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur perlu mendapat prioritas dengan tetap mengedepankan pemerataan dan pertumbuhan yang berkualitas, dalam upaya mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat sekaligus pula menyelaraskannya dengan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) yang telah disusun masing-masing desa.

"Dalam implementasinya, pemerintah melalui stakeholder teknis berupaya untuk dapat bergerak selaras, terintegrasi dengan sasaran utama pembangunan pada kelompok-kelompok masyarakat miskin yang ada di desa," katanya.

"Keterpaduan ini akan terus di evaluasi serta setiap saat akan dilakukan penyempurnaan guna terwujudnya program yang berkualitas serta tepat sasaran," tutupnya.  (*)

(Simak berita terbaru dari Mempawah)