Pemerintah Berikan Prioritas Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan

Saya juga minta perusahaan untuk melaporkan upah atau memberikan data secara benar. Jangan pula gaji Rp 4 juta dilaporkan Rp 2,5 juta.

Penulis: Nina Soraya | Editor: Nina Soraya
Tribun Pontianak/Nina Soraya
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainuddin bertemu Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji pada Selasa, 18 Januari 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perlindungan dalam bentuk jaminan sosial bagi pekerja merupakan hal vital.

Hal ini yang disampaikan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainuddin saat bertemu dengan Gubernur Kalbar Sutarmidji pada Selasa 18 Januari 2022. 

Dalam kesempatan tersebut BPJS Ketenagakerjaan atau lebih dikenal BPJamsostek menyerahkan santunan pada ahli waris dari honorer Pemda yang mengalami kecelekaan kerja.

Serta satu lagi penerimanya merupakan ahli waris yang orangtuanya telah meninggal.

Selain santunan kecelakaan kerja dan kematian, BPJamsostek juga menyerahkan bantuan beasiswa bagi anak-anak peserta yang pendidikannya ditanggung hingga Perguruan Tinggi.

Zainuddin menyampaikan dalam diskusi bersama Gubernur Kalbar, pihaknya memaparkan saat ini coverage kepesertaan di Kalbar baru 30 persen.

Untuk pekerja formal 50 persen dan pekerja informal baru 4 persen.

BPJamsostek Apresiasi CU Semarong Daftarkan Ribuan Anggota dalam Program Jaminan Sosial

“Tentunya kita berharap seluruh pekerja di Kalbar bisa terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Respons Gubernur positif sekali yaitu dengan mendorog pekerja honorer dan Non ASN pemda bisa terlindungi jaminan sosialnya,” ungkapnya.

Harapan lainnya yang disampaikan adalah melindungi pekerja rentan.

Mereka ini di antaranya pekerja di sektor keagamaan di antaranya marbot masjid, penjaga vihara, guru ngaji.

Dengan perlindungan yang bisa diberikan ini, misalkan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian maka akan membantu mereka bila terjadi risiko.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji, mengatakan pekerja harus terlindungi asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan, sehingga bila terjadi risiko seperti kecelakaan kerja atau pun kematian maka ahli warisnya bisa tetap terjamin pendidikan dan bisa memiliki modal untuk usaha.

“Saya juga minta perusahaan untuk melaporkan upah atau memberikan data secara benar. Jangan pula gaji Rp 4 juta dilaporkan Rp 2,5 juta.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved