Jokowi Diminta Jadi Wapres, Prabowo Subianto Jadi Presiden

Hal ini diungkakapkan oleh sejumlah orang yang menamakan diri Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi.

Juru Foto Kepresidenan/Agus Suparto
BERBINCANG - Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Senin 16 Oktober 2017 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada pilpres 2024, Jokowi diminta bersanding menjadi Wapres Prabowo Subianto.

Hal ini diungkakapkan oleh sejumlah orang yang menamakan diri Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi.

Mereka mendeklarasikan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

Sekber itu menilai kepemimpinan Jokowi pada periode kedua telah memberikan kemajuan bagi Indonesia dan ingin Jokowi-Prabowo melanjutkan kerja-kerja mereka lewat Kabinet Indonesia Maju Jilid II di 2024.

"Kami dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, calon presiden, dan Bapak Joko Widodo, calon wakil presiden (cawapres), sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," kata Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi Gisel Italiane dalam keterangan tertulis, Sabtu 15 Januari 2022.

Para relawan berpendapat Jokowi telah berhasil mengonsolidasikan kekuatan dengan merekrut Prabowo di pemerintahan periode kedua.

Sampai Kapan Jokowi Jadi Presiden Indonesia Lengkap Nama Asli Joko Widodo Sejak Lahir Bukan Jokowi

Mereka menilai langkah itu menciptakan stabilitas politik, baik dalam pemerintahan maupun parlemen.

Sekber Prabowo-Jokowo menyampaikan pencalonan Prabowo-Jokowi perlu dilakukan untuk melanjutkan pembangunan Indonesia.

Mereka berkata pemulihan perekonomian pascapandemi perlu terus dikawal.

Selain itu, para relawan menyebut ada sejumlah proyek strategis yang perlu kesinambungan pemerintahan.

Salah satunya proyek pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara.

"Dalam rangka melanjutkan kesinambungan kerja dan pembangunan nasional menuju Indonesia maju," ucap Gisel.

Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, dalam setiap hidup berkonstitusi, ada yang namanya budaya berkonstitusi.

Sehingga, menurut Feri, tidak elok kiranya Presiden Joko Widodo terjebak hasutan pendukungnya yang menikmati kuasa dengan kemudian meminta presiden memperpanjang masa jabatan atau menjadi wakil Prabowo Subianto.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved