Penanganan Covid

Vaksin Booster Tak Wajib, Pemerintah Belum Tetapkan Harga dan Jenisnya

“Sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut,” ucap Menteri Kesehatan dalam keterangan resminya.

Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin
Leonardo MUNOZ / AFP
Seorang petugas kesehatan menyuntikkan vaksin CoronaVac ke seorang anak laki-laki di pusat vaksinasi di Bogota, pada 4 Januari 2022, saat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa penyebaran Omicron yang memusingkan meningkatkan risiko munculnya varian baru yang lebih berbahaya. Pemerintah Indonesia akan menggelar booster vaksin Covid-19 berbayar mulai Rabu 12 januari 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah akan memulai pelaksanaan vaksinasi booster Covid-19 pada Rabu 12 Januari 2022. 

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi booster akan diberikan kepada kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya telah memenuhi kriteria 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua.

“Sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut,” ucap Menteri Kesehatan dalam keterangan resminya.

Menkes menyatakan, booster vaksin akan diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari enam bulan.

Kasus Omicron di Indonesia Kembali Bertambah, Kemenkes Ungkap Gejala Paling Banyak Terjadi

“Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua," katanya.

"Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini,” ungkapnya.

Budi mengatakan, pemerintah telah mengamankan stok vaksin booster sekitar 113 juta dosis vaksin dari total kebutuhan sebanyak 230 juta dosis.

Terkait jenis vaksin yang akan digunakan, akan diputuskan setelah adanya rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Gejala Pasien Omicron Pertama Asal Jatim Terdeteksi Usai Lakukan Perjalanan 5 Hari ke Bali

“Jenis booster-nya nanti akan kita tentukan ada yang homolog atau jenisnya sama, ada yang heterolog jenis vaksinya berbeda. Ya mudah-mudahan nanti akan bisa segera diputuskan tanggal 10 sudah keluar rekomendasi dari ITAGI dan BPOM,” tuturnya.

Sementara itu, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa vaksin booster bersifat pilihan alias tidak wajib.

Oleh karena itu, pemberian booster diperuntukkan bagi warga yang memerlukan.

Adapun jenis vaksin yang digunakan untuk vaksin booster Nadia menyebut akan digunakan semua platform yang ada.

Ia menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir seandainya vaksin booster yang digunakan, berbeda jenis dengan vaksin yang dipakai pada penyuntikan dosis satu dan dua.

“Tidak masalah (jenis vaksin berbeda dengan sebelumnya). Kan sudah ada kajiannya,” katanya di Kompas.com.

Soal tarif atau harga, Nadia menyatakan sampai saat ini belum ada penetapan resmi dari pemerintah.

“Belum ada biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah,“ katanya.

Nantinya penetapan harga akan melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Meski vaksinasi booster dilakukan dirinya menjamin pemerintah tetap memberikan vaksinasi gratis dalam program pemerintah bagi Lansia, peserta BPJS Kesehatan kelompok PBI, dan kelompok rentan lainnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved